Salin Artikel

Gaduh Partai Golkar Jelang Munas...

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi empat kader partai Golkar yang mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

"Munas Partai Golkar masih bulan Desember 2019. Pleno DPP Partai Golkar saja belum digelar," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Dilansir dari Antara, deklarasi bersama dilakukan sejumlah kader Partai Golkar pada Kamis (18/7/2019).

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar. Dia mengatakan, dari seluruh calon, hanya dirinya calon ketua umum yang memiliki hak suara dalam munas karena menjadi pengurus organisasi sayap partai.

Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Dalam sambutannya, Ulla menyampaikan komitmennya untuk menjalankan visi-misi Partai Golkar dan tidak akan membeda-bedakan kader.

Sedangkan Marlinda Irwanti dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya untuk dapat membawa Partai Golkar sebagai partai nomor satu pada 2024 mendatang.

Acara yang digagas kader muda Partai Golkar itu rencananya akan mengundang tiga calon ketua umum lain, yaitu Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, dan calon petahana Airlangga Hartarto. Namun, ketiganya tampak berhalangan hadir.

Ace mengatakan, setiap kader memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai calon ketua umum. Namun, hendaknya deklarasi dilakukan dalam momentum yang tepat.

Umumnya, jadwal penyelenggaraan Munas dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Pleno DPP.

Deklarasi kader yang ingin maju sebagai calon ketua umum selanjutnya dilakukan setelah Rapat Pleno DPP memutuskan penyelenggaraan Munas.

Di sisi lain, Ace menilai deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah kader beberapa bulan sebelum Munas justru menimbulkan kegaduhan.

"Lagipula kami tidak mengenal lembaga penyelenggara acara itu. Lembaga itu tidak dikenal di tubuh Partai Golkar. Jangan membuat suasana jadi gaduh," kata Ace.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi aksi sejumlah kader partainya yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Saat ditemui di kompleks parlemen usai menghadiri rapat di Komisi VII DPR, awak media meminta tanggapan Airlangga terkait deklarasi sejumlah tersebut.

Namun, Airlangga tak menjawab pertanyaan dan langsung berjalan menuju mobilnya. Saat berada di dalam mobil, Airlangga hanya menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Partai Golkar sebagai wadah pemilihan ketua umum partai juga belum dijadwalkan.

"Munas saja kan belum (dijadwalkan)," kata Airlangga, Kamis (18/7/2019).

Kemudian, sejumlah wartawan menanyakan soal rencananya akan mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum. Airlangga mengatakan, deklarasi akan dilakukan menjelang Munas.

Kendati demikian, Airlangga tidak mengungkapkan rencana deklarasinya itu secara detail.

"Nanti saja menjelang munas," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08264451/gaduh-partai-golkar-jelang-munas

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke