Surat Prabowo untuk Amien Rais...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais akhirnya mengungkapkan isi surat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diberikan kepadanya.

Surat tersebut ternyata berisikan pemberitahuan bahwa Prabowo akan bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo dalam rangka rekonsiliasi usai Pilpres 2019.

Amien yang mulanya merasa kaget dengan adanya pertemuan tersebut, kini mendukung terwujudnya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.

"Jadi saya tadi datang dari Yogya, kemudian langsung baca surat di meja saya dari Pak Prabowo. Surat itu tertanggal 12 Juli," ujar Amien membuka pernyataan di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

"Isinya, 'Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya, akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya, Pak Amien, kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain-lain. Itu lebih saya pentingkan'," lanjut Amien membacakan isi surat Prabowo tersebut.

Amien menambahkan, melalui surat itu pula, Prabowo menyatakan bakal bertemu dengannya untuk menceritakan isi pertemuan dengan Jokowi. Karena itu Amien enggan mengomentari lebih jauh ihwal pertemuan tersebut.

"Nah sekarang, saya belum ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi singkatnya begini, saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi," ujar Amien.

"Tetapi yang jelas saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu (Prabowo)," lanjut Amien.

Pada intinya, Ia menyepakati rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Joko Widodo usai Pilpres 2019. Hanya, ia tak sepakat jika rekonsiliasi itu diikuti dengan pembagian kursi menteri.

Jangan bagi-bagi kursi

Amien mengatakan jika rekonsiliasi disamakan dengan bagi-bagi kursi, maka kritik yang disampaikan dalam kampanye kepada Jokowi akan sia-sia belaka.

Padahal, kata Amien, kritik yang disampaikan kepada petahana sepanjang kampanye dimaksudkan untuk menawarkan alternatif baru bagi masyarakat dalam menilai kebijakan pemerintah.

Ia pun mengatakan akan berbahaya bagi demokrasi jika di parlemen tak ada partai oposisi. Sebab, semua partai nantinya hanya menjadi alat stempel kebijakan pemerintah.

"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.

"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi. Padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," lanjut Amien.

Ia pun menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.