Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pesan untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Kompas.com - 15/07/2019, 11:24 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Joko Widodo menyampaikan pidato pertama kali setelah terpilih menjadi presiden periode 2019-2024 di Sentul International Convention Center (ISCC) Bogor pada Minggu (14/7/2019) malam.

Jokowi kembali terpilih menjadi presiden setelah menang dalam Pilpres 2019.

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintahan ke depan.

Di salah satu bagian pidatonya, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pesan kepada kelompok yang memilih akan menjadi oposisi.

Baca juga: Pidato Lengkap Visi Indonesia Jokowi

Apa saja dua pesen Jokowi untuk oposisi dalam pidato visi Indonesia?

1. Jadi oposisi itu mulia

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan, menjadi oposisi juga posisi yang mulia.

Ia menyadari bahwa totalitas dalam mendukung seseorang dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar.

"Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan," kata Jokowi.

2. Jangan menjadi oposisi yang menimbulkan dendam

Pesan kedua, Jokowi mengingatkan agar menjadi kelompok oposisi yang tak menimbulkan dendam dan menebarkan kebencian.

"Menjadi oposisi itu sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi hinaan, cacian, dan makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur," ujar Jokowi.

Secara keseluruhan, Jokowi menekankan, yang terpenting adalah persatuan Indonesia. Dengan bersatu, Indonesia akan menjadi negara yang kuat di kancah global.

Siap menjadi oposisi

Sementara itu, sebelumnya, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (13/7/2019), Prabowo menyatakan siap menjadi oposisi.

Hal itu dikatakan Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi di FX, Senayan, Jakarta Selatan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com