Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pesan untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Kompas.com - 15/07/2019, 11:24 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Joko Widodo menyampaikan pidato pertama kali setelah terpilih menjadi presiden periode 2019-2024 di Sentul International Convention Center (ISCC) Bogor pada Minggu (14/7/2019) malam.

Jokowi kembali terpilih menjadi presiden setelah menang dalam Pilpres 2019.

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintahan ke depan.

Di salah satu bagian pidatonya, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pesan kepada kelompok yang memilih akan menjadi oposisi.

Baca juga: Pidato Lengkap Visi Indonesia Jokowi

Apa saja dua pesen Jokowi untuk oposisi dalam pidato visi Indonesia?

1. Jadi oposisi itu mulia

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan, menjadi oposisi juga posisi yang mulia.

Ia menyadari bahwa totalitas dalam mendukung seseorang dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar.

"Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan," kata Jokowi.

2. Jangan menjadi oposisi yang menimbulkan dendam

Pesan kedua, Jokowi mengingatkan agar menjadi kelompok oposisi yang tak menimbulkan dendam dan menebarkan kebencian.

"Menjadi oposisi itu sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi hinaan, cacian, dan makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur," ujar Jokowi.

Secara keseluruhan, Jokowi menekankan, yang terpenting adalah persatuan Indonesia. Dengan bersatu, Indonesia akan menjadi negara yang kuat di kancah global.

Siap menjadi oposisi

Sementara itu, sebelumnya, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (13/7/2019), Prabowo menyatakan siap menjadi oposisi.

Hal itu dikatakan Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi di FX, Senayan, Jakarta Selatan.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," kata Prabowo.

Meski demikian, dalam pertemuan dengan Jokowi, Prabowo tak mengungkapkan sikap resmi yang diambilnya, apakah menjadi oposisi atau koalisi pemerintah.

Prabowo menegaskan, kesatuan seluruh bangsa menjadi fokus utama.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," tutur dia.

Baca juga: Prabowo Nyatakan Siap Jadi Oposisi

Pernyataan senada sempat disampaikan calon wakil presiden pendamping Prabowo, Sandiaga Uno, beberapa hari sebelumnya.

Sandiaga Uno mengaku akan memberikan masukan kepada Prabowo Subianto untuk tetap menjadi oposisi pemerintah lima tahun ke depan.

Secara pribadi, Sandiaga mengambil sikap untuk tetap menjadi oposisi karena pemerintah membutuhkan check and balance, di mana fungsi pengawasan kinerja dan memberikan masukan kepada pemerintah tersebut dapat dijalankan oleh kelompok oposisi.

"Itu sikap pribadi. Keputusan akhir ada di Gerindra. Saya enggak bisa bicara atas nama Gerindra atau nama lain, tapi saya akan koordinasi dengan Prabowo," kata Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Beri Masukan ke Prabowo Tetap Jadi Oposisi

Peran oposisi penting

Peran oposisi dinilai penting untuk mengawasi kinerja pemerintah. Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengatakan, kehadiran kelompok oposisi berguna bagi para pendukung pasangan calon nomor urut 01.

Selain mengawal jalannya pemerintah, lanjut Aria, kelompok oposisi dapat membantu para pendukung 01 dan masyarakat menagih janji yang disampaikan Jokowi-Ma'ruf.

"Oposisi tidak hanya mengawal janji pemerintah, tapi juga ikut membantu pendukung 01 agar supaya Jokowi-Kiai Ma'ruf tepat janji," kata Aria.

Aria mengatakan, Jokowi tak melarang adanya kelompok oposisi di pemerintahannya.

"Pak Jokowi tak menginginkan satu pemerintahan yang tanpa oposisi karena hasil pertemuan kemarin hampir media sosial mainstream dan online menyebutkan kekhawatiran akan terjadinya pemerintahan yang tanpa oposisi," ujar dia.

Baca juga: TKN: Oposisi Juga Berguna untuk Pendukung 01 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com