Membaca Potensi Menteri yang Bertahan dan Hengkang dari Kabinet Jokowi

Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman. Ada kemungkinan akibatbkesalahan berat atau sebagai peringatan dini.

Menurut dia, wajar Presiden menyemprot para bawahannya karena ada hal yang tidak tercapai.

"Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.

Sebaiknya, kata Pangi, menteri yang dipilih Jokowi mampu membangun optimisme kerja melampaui target pemerintah.

Menteri tersebut harus mampu memberi target ke presiden bahwa ia akan melakukan apa saja di kabinet dan apa yang dia sanggupi.

Baca juga: Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

"Jadi Presiden kaget ternyata ekspektasinya tinggi. Itu jauh lebih penting," kata dia.

Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi. Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.

Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum.

Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.

Ada pula nama-nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di KPK.

Menurut Pangi, sebaiknya ketiga menteri tersebut tidak lagi masuk ke dalam kabinet. Sebab, begitu berurusan dengan KPK, maka citranya sudah buruk, tak hanya pribadi tapi juga kementeriannya.

"Kalau Jokowi mau menyelesaikan ini, salah satunya tidak ada lagi kompromi dengan menteri yang terkait dengan penegakan hukum," kata Pangi.