Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya tidak menyusun formasi kabinet pemerintahan 2019-2024 hanya didasarkan pada permintaan partai politik semata.

"Ruang ini (penyusunan formasi kabinet) tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik, dan juga kepada Presiden Jokowi," kata Sebastian dalam diskusi bertajuk "Menakar Calon Kabinet Jokowi" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

"Mendapat input atau masukan dari publik tentang harapan publik, mengenai proses pembangunan pemerintah ini," ujar dia.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Oleh karena itu, ia sekali lagi menyarankan agar Jokowi memberikan tempat bagi aspirasi masyarakat untuk menyampaikan figur-figur yang akan dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

"Karena itu publik penting sekali didengar suaranya. Penting sekali juga dijadikan masukan publik. Ini menjadi input dalam proses, penentuan koalisi maupun penentuan anggota kabinetnya," pungkas dia.

Pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin diketahui telah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019).

Jokowi dan Ma'ruf akan dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 pada bulan Oktober mendatang.