Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

Kompas.com - 11/07/2019, 14:46 WIB
Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDirektur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya tidak menyusun formasi kabinet pemerintahan 2019-2024 hanya didasarkan pada permintaan partai politik semata.

"Ruang ini (penyusunan formasi kabinet) tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik, dan juga kepada Presiden Jokowi," kata Sebastian dalam diskusi bertajuk "Menakar Calon Kabinet Jokowi" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

"Mendapat input atau masukan dari publik tentang harapan publik, mengenai proses pembangunan pemerintah ini," ujar dia.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Oleh karena itu, ia sekali lagi menyarankan agar Jokowi memberikan tempat bagi aspirasi masyarakat untuk menyampaikan figur-figur yang akan dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

"Karena itu publik penting sekali didengar suaranya. Penting sekali juga dijadikan masukan publik. Ini menjadi input dalam proses, penentuan koalisi maupun penentuan anggota kabinetnya," pungkas dia.

Pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin diketahui telah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019).

Jokowi dan Ma'ruf akan dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 pada bulan Oktober mendatang.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X