Kompas.com - 11/07/2019, 14:46 WIB
Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDirektur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya tidak menyusun formasi kabinet pemerintahan 2019-2024 hanya didasarkan pada permintaan partai politik semata.

"Ruang ini (penyusunan formasi kabinet) tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik, dan juga kepada Presiden Jokowi," kata Sebastian dalam diskusi bertajuk "Menakar Calon Kabinet Jokowi" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

"Mendapat input atau masukan dari publik tentang harapan publik, mengenai proses pembangunan pemerintah ini," ujar dia.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ia sekali lagi menyarankan agar Jokowi memberikan tempat bagi aspirasi masyarakat untuk menyampaikan figur-figur yang akan dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

"Karena itu publik penting sekali didengar suaranya. Penting sekali juga dijadikan masukan publik. Ini menjadi input dalam proses, penentuan koalisi maupun penentuan anggota kabinetnya," pungkas dia.

Pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin diketahui telah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019).

Jokowi dan Ma'ruf akan dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 pada bulan Oktober mendatang.

 

Kompas TV Partai politik beramai-ramai mengajukan nama calon menteri mereka untuk kabinet kerja baru Jokowi-Ma'ruf Amin. Lantas seperti apa prediksi nama-nama kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf nanti yang ramai diperbincangkan di group media sosial. Kita kupas bersama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. #KursiMenteri #JokowiMaruf
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.