Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

Kompas.com - 11/07/2019, 14:46 WIB
Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDirektur Diksi Indonesia Sebastian Salang dalam acara diskusi bertajuk Menakar Calon Kabinet Jokowi di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya tidak menyusun formasi kabinet pemerintahan 2019-2024 hanya didasarkan pada permintaan partai politik semata.

"Ruang ini (penyusunan formasi kabinet) tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik, dan juga kepada Presiden Jokowi," kata Sebastian dalam diskusi bertajuk "Menakar Calon Kabinet Jokowi" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Kabinet Jokowi, Oposisi, dan Demokrasi

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

"Mendapat input atau masukan dari publik tentang harapan publik, mengenai proses pembangunan pemerintah ini," ujar dia.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Oleh karena itu, ia sekali lagi menyarankan agar Jokowi memberikan tempat bagi aspirasi masyarakat untuk menyampaikan figur-figur yang akan dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

"Karena itu publik penting sekali didengar suaranya. Penting sekali juga dijadikan masukan publik. Ini menjadi input dalam proses, penentuan koalisi maupun penentuan anggota kabinetnya," pungkas dia.

Pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin diketahui telah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019).

Jokowi dan Ma'ruf akan dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 pada bulan Oktober mendatang.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X