Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

Kompas.com - 12/07/2019, 06:00 WIB
Presiden Jokowi menggelar ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi menggelar ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo masih punya waktu sekitar dua bulan lagi untuk menentukan nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahan berikutnya. Ia diyakini akan menghapus sejumlah tokoh kunci dari Kabinet Kerja. 

Sebagaimana diberitakan Jakarta Post, muncul spekulasi bahwa setidaknya ada tiga menteri yang terancam meninggalkan kabinet, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Jokowi pernah mengungkapkan keinginannya memiliki jajaran menteri dari generasi muda. Sebab, ia mau para menteri di kabinet baru punya kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Selain itu, juga harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.


Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun, dan Jonan 56 tahun. Namun, ada faktor lain di luar usia yang mungkin jadi pertanda apakah menteri di kabinet saat ini akan bertahan atau tersingkir.

1. Teguran Jokowi

Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).
Beberapa waktu lalu, Jokowi menegur sejumlah menteri terkait berbagai hal, seperti investasi dan impor. Pertama, ia menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Rini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi, apalagi angka impor migas naik cukup besar. 

Presiden juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun. Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6 persen.

Baca juga: Impor Sektor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Jonan dan Rini

Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS, padahal Jokowi menilai peluang untuk ekspor masih sangat besar.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X