Bahkan, KPK memastikan akan menghadirkan Imam juga ke persidangan sebagai saksi. Ia diduga masuk dalam daftar penerima suap.
Baca juga: Dalam Putusan Hakim, Sekjen KONI Diyakini Beri Rp 11,5 Miliar ke Menpora Imam Nahrawi
Kemudian, Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Baca juga: Sidang Praperadilan Romahurmuziy, Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Uang
Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka. Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.
PPP pun mengakui tak mengusulkan nama Lukman sebagai menteri di kabinet berikutnya.
Baca juga: PPP Tak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk Kabinet Baru
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).
Namun, panggilan itu belum terpenuhi. KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.
Baca juga: Mendag Enggar, Misi Dagang, Persempit Impor, hingga Dipanggil KPK
Pada Mei 2019 lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memberi sinyal adanya reshuffle kabinet seusai Lebaran.
Ia menyatakan, mengganti menteri tidak ditentukan pada faktor apakah periode pemerintahan akan berakhir atau tidak. Namun, hingga kini belum terdengar lagi kabar soal reshuffle.
Johan menuturkan, faktor utama seorang menteri dicopot untuk diganti sosok baru pada pemerintahan Jokowi ialah persoalan kinerja. Selain itu, karena menteri tersebut terjerat persoalan hukum.
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham adalah salah satu contohnya.
Baca juga: Kasus PLTU Riau-1, Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara
Soal sejumlah menteri saat ini terseret kasus korupsi di KPK, ia mengingatkan bahwa para menteri itu masih sebatas saksi.
"Perlu dipahami, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi belum tentu terlibat," kata mantan komisioner KPK itu. Meski begitu, Johan memastikan, Jokowi mengevaluasi para menterinya setiap saat.
Dengan demikian, ada enam pos kementerian yang berpeluang diisi orang baru.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan