Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk Kabinet Baru

Kompas.com - 09/07/2019, 19:37 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat nama kader partai itu, Lukman Hakim Saifuddin tak akan kembali diusulkan menjadi menteri agama di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip," kata Arsul usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Dalam pertemuan itu, Arsul menyebut Jokowi secara terbuka meminta PPP segera mengusulkan nama calon menteri. Menurut dia, nama-nama tersebut akan dirapatkan dulu oleh para pengurus inti PPP.

Namun, ia memastikan bahwa Lukman tak akan masuk ke nama calon menteri yang diajukan.

"Pak lukman tentu ada penugasan lain dari partai dan tidak tertutup juga dari pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf penugasannya apa. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain utk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan dari Jokowi, maka pihaknya akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi.

Ia juga menegaskan, pos menteri yang layak diberikan ke partainya tidak hanya di kementerian agama. Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Harapannya tentu banyak lah. Kementerian apa saja ya kan yang cocok untuk PPP, kan banyak," kata dia.

Nama Lukman sendiri sebelumnya sempat terseret dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut juga turut menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Lukman sudah beberapa kali diperiksa KPK dan diminta untuk bersaksi di sidang Tipikor.

Kompas TV Dalam persidangan Hari ini (3/7), ajudan Menteri Agama Lukman Hakim saifuddin, Herry Purwanto mengakui pernah dititipi uang sepuluh juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin untuk Menag. Herry menyebut tidak langsung melaporkan ke LukmanLantaran Lukman tengah berada di dalam rumah yang berada di lingkungan Ponpes Tebu Ireng.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com