Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. H. Joni, SH, MH
Notaris dan dosen

Notaris, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit, Kalimantan Tengah.

Oposisi Saat Ini, di Sini

Kompas.com - 11/07/2019, 18:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sejauh mungkin konflik dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan permasalahan yang berkepanjangan pada tahap berikutnya.

Pada level filosofis, pemahaman terhadap oposisi adalah sebagai partai atau golongan yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak dalam arti sebagai pihak yang berseberangan, namun sebagai kekuatan yang pada intinya mempunyai tujuan yang sama, menciptakan kesejahteraan rakyat menuju negara adil dan makmur.

Artinya, secara substansi tujuan besama ini direfleksikan dengan cara pandang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya kekuatan yang kendatipun bermacam namanya, tetapi secara filosofi berada pada satu kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

Kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama inilah yang kemudian dibingkai dalam satu filosofi kebersamaan dengan tajuk demokrasi Pancasila.

Fakta usai pilpres

Mencermati praktik ada atau tidaknya oposisi dari perspektif praktis, maka secara kasat mata menunjukkan bahwa sebagian partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan kuat merapat ke petahana, misalnya Partai Amanat Nasional dan Partai Demorat.

Adapun untuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra lebih condong memilih sisi seberangnya, atau dalam bahasa politik reguler disebut sebagai oposisi.

Oposisi tidak semata mencermati secara konkret terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Lebih dari itu juga memilih untuk tidak mau bergabung dalam kabinet yang dipimpin presiden petahana.

Argumentasi rasionalnya bahwa di dalam demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika terpenuhi dua unsur, yaitu pemerintah dan oposisi. Hal ini membawa konsekuensi adanya check and balances yang sangat dibutuhkan sebagai elemen dasar dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Oposisi yang dibutuhkan haruslah punya kekuatan relatif setara dengan partai pemenang pemilu yang memegang kendali kekuasaan.

Dari sini bisa dibaca, apakah kekuatan demikian ada para Gerindra dan PKS ketika berhadapan dengan kumpulan partai pemenang pemilu. Penilaiannya tentu akan berbeda pandangan, tergantung siapa yang mencermatinya, dan kekuatan dalam makna kualitas atau kuantitas.

Realitas menunjukkan ketidakseimbangan oposisi di dalam kekuatan parpol pasca-pilpres. Meskipun secara formal memang tidak ada oposisi, faktanya oposisi itu ada dan tidak seimbang.

Kenyataan ini pula yang menunjukkan adanya dominasi partai penguasa yang kemudian menguasai berbagai lini pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com