Oposisi Saat Ini, di Sini

Kompas.com - 11/07/2019, 18:05 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

SETELAH sekian lama, setidaknya ketika masa pemerintahan Orde Baru, persoalan tentang ada dan tidaknya oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali menghangat.

Ketika Pemilihan Presiden 2019 yang baru saja berakhir dengan segala macam peristiwa yang mengiringinya, muncullah kembali bagaimana posisi dari  partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Intinya, ada yang berpendapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa saja ada oposisi. Ada juga yang menyatakan tidak ada oposisi.

Dalam perspektif mengenai hal ini, klarifikasi tentang ada atau tidaknya oposisi merujuk pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkatan norma, tingkatan asas, dan tingkatan filosofi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang memerlukan pemahaman seksama pada tingkatan masing-masing.

Posisi oposisi

Pemahaman mengenai ketiga perspektif itu didasarkan pada pemahaman umum mengenai apa itu oposisi. Dalam sistem ketatanegaraan atau pemerintahan negara, opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi jika diklarifikasi berdasarkan makna letterlijk. Kata itu berasal dari bahasa Latin opponere, yang berarti menentang, menolak, melawan.

Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi, tergantung pada cara pandang dari partai politik yang bersangkutan. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok yang secara formal tergabung dalam parpol dimaksud.

Oposisi dalam perspektif administrasi pemerintahan dipandang sebagai kelompok yang tergabung dalam partai politik sebagai penentang atau berada pada pihak berseberangan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah di sini berarti representasi pemenang parpol dalam pemilu.

Kinerja oposisi diidentifikasi sebagai penentang dan pengkritik terhadap pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Agar memperoleh kesan lebih halus, karena kesan oposisi itu cenderung keras dan ekstrem, maka dipakailah istilah golongan penyeimbang. Perannya memberikan keseimbangan terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya sekadar mencermatinya dari perspektif berbeda. Jadi lebih cenderung pada cara pandang semata.

Dari perspektif normatif, atau konkretnya dalam aturan perundang-undangan, tidak ada satu pun pasal yang menggariskan mengenai oposisi. Jadi secara letterlijk tidak ada istilah mengenai oposisi.

Dari hal inilah kemudian banyak pihak menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi. Sistem ketatanegaraan dan perpolitikan Indonesia tidak mengenai kekuatan oposisi.

Dari perspketif asas hukum, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kegtatanegaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Tidak ada oposisi pada tigkatan ini, yang menyebabkan adanya semacam argumentasi bahwa berbagai permasalahan yang ada yang kemudian timbul akibat dari kebijakan pemerintah yang memegang kekuasaan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan. Tidak ada masalah yang kemudian diselesaikan bedasarkan konflik dengan segala dimensinya.

Pada tingkatan ini, pada pengambilan keputusan dimanifestasikan khususnya pada ranah legislatif, dengan mekanisme yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dimaksud.

Dengan demikian, sebagai manifestasi dari opisisi, istilah partai penyeimbang memang senantiasa berseberangan dengan pemerintah. Artinya, lebih menitikberatkan pada pandangan atau perspektif yang berbeda dalam mencermati suatu masalah.

Sejauh mungkin konflik dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan permasalahan yang berkepanjangan pada tahap berikutnya.

Pada level filosofis, pemahaman terhadap oposisi adalah sebagai partai atau golongan yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak dalam arti sebagai pihak yang berseberangan, namun sebagai kekuatan yang pada intinya mempunyai tujuan yang sama, menciptakan kesejahteraan rakyat menuju negara adil dan makmur.

Artinya, secara substansi tujuan besama ini direfleksikan dengan cara pandang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya kekuatan yang kendatipun bermacam namanya, tetapi secara filosofi berada pada satu kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

Kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama inilah yang kemudian dibingkai dalam satu filosofi kebersamaan dengan tajuk demokrasi Pancasila.

Fakta usai pilpres

Mencermati praktik ada atau tidaknya oposisi dari perspektif praktis, maka secara kasat mata menunjukkan bahwa sebagian partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan kuat merapat ke petahana, misalnya Partai Amanat Nasional dan Partai Demorat.

Adapun untuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra lebih condong memilih sisi seberangnya, atau dalam bahasa politik reguler disebut sebagai oposisi.

Oposisi tidak semata mencermati secara konkret terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Lebih dari itu juga memilih untuk tidak mau bergabung dalam kabinet yang dipimpin presiden petahana.

Argumentasi rasionalnya bahwa di dalam demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika terpenuhi dua unsur, yaitu pemerintah dan oposisi. Hal ini membawa konsekuensi adanya check and balances yang sangat dibutuhkan sebagai elemen dasar dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Oposisi yang dibutuhkan haruslah punya kekuatan relatif setara dengan partai pemenang pemilu yang memegang kendali kekuasaan.

Dari sini bisa dibaca, apakah kekuatan demikian ada para Gerindra dan PKS ketika berhadapan dengan kumpulan partai pemenang pemilu. Penilaiannya tentu akan berbeda pandangan, tergantung siapa yang mencermatinya, dan kekuatan dalam makna kualitas atau kuantitas.

Realitas menunjukkan ketidakseimbangan oposisi di dalam kekuatan parpol pasca-pilpres. Meskipun secara formal memang tidak ada oposisi, faktanya oposisi itu ada dan tidak seimbang.

Kenyataan ini pula yang menunjukkan adanya dominasi partai penguasa yang kemudian menguasai berbagai lini pemerintahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X