Oposisi Saat Ini, di Sini

Kompas.com - 11/07/2019, 18:05 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

SETELAH sekian lama, setidaknya ketika masa pemerintahan Orde Baru, persoalan tentang ada dan tidaknya oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali menghangat.

Ketika Pemilihan Presiden 2019 yang baru saja berakhir dengan segala macam peristiwa yang mengiringinya, muncullah kembali bagaimana posisi dari  partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Intinya, ada yang berpendapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa saja ada oposisi. Ada juga yang menyatakan tidak ada oposisi.

Dalam perspektif mengenai hal ini, klarifikasi tentang ada atau tidaknya oposisi merujuk pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkatan norma, tingkatan asas, dan tingkatan filosofi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang memerlukan pemahaman seksama pada tingkatan masing-masing.

Posisi oposisi

Pemahaman mengenai ketiga perspektif itu didasarkan pada pemahaman umum mengenai apa itu oposisi. Dalam sistem ketatanegaraan atau pemerintahan negara, opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi jika diklarifikasi berdasarkan makna letterlijk. Kata itu berasal dari bahasa Latin opponere, yang berarti menentang, menolak, melawan.

Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi, tergantung pada cara pandang dari partai politik yang bersangkutan. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok yang secara formal tergabung dalam parpol dimaksud.

Oposisi dalam perspektif administrasi pemerintahan dipandang sebagai kelompok yang tergabung dalam partai politik sebagai penentang atau berada pada pihak berseberangan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah di sini berarti representasi pemenang parpol dalam pemilu.

Kinerja oposisi diidentifikasi sebagai penentang dan pengkritik terhadap pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Agar memperoleh kesan lebih halus, karena kesan oposisi itu cenderung keras dan ekstrem, maka dipakailah istilah golongan penyeimbang. Perannya memberikan keseimbangan terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya sekadar mencermatinya dari perspektif berbeda. Jadi lebih cenderung pada cara pandang semata.

Dari perspektif normatif, atau konkretnya dalam aturan perundang-undangan, tidak ada satu pun pasal yang menggariskan mengenai oposisi. Jadi secara letterlijk tidak ada istilah mengenai oposisi.

Dari hal inilah kemudian banyak pihak menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi. Sistem ketatanegaraan dan perpolitikan Indonesia tidak mengenai kekuatan oposisi.

Dari perspketif asas hukum, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kegtatanegaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Tidak ada oposisi pada tigkatan ini, yang menyebabkan adanya semacam argumentasi bahwa berbagai permasalahan yang ada yang kemudian timbul akibat dari kebijakan pemerintah yang memegang kekuasaan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan. Tidak ada masalah yang kemudian diselesaikan bedasarkan konflik dengan segala dimensinya.

Pada tingkatan ini, pada pengambilan keputusan dimanifestasikan khususnya pada ranah legislatif, dengan mekanisme yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dimaksud.

Dengan demikian, sebagai manifestasi dari opisisi, istilah partai penyeimbang memang senantiasa berseberangan dengan pemerintah. Artinya, lebih menitikberatkan pada pandangan atau perspektif yang berbeda dalam mencermati suatu masalah.

Sejauh mungkin konflik dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan permasalahan yang berkepanjangan pada tahap berikutnya.

Pada level filosofis, pemahaman terhadap oposisi adalah sebagai partai atau golongan yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak dalam arti sebagai pihak yang berseberangan, namun sebagai kekuatan yang pada intinya mempunyai tujuan yang sama, menciptakan kesejahteraan rakyat menuju negara adil dan makmur.

Artinya, secara substansi tujuan besama ini direfleksikan dengan cara pandang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya kekuatan yang kendatipun bermacam namanya, tetapi secara filosofi berada pada satu kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

Kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama inilah yang kemudian dibingkai dalam satu filosofi kebersamaan dengan tajuk demokrasi Pancasila.

Fakta usai pilpres

Mencermati praktik ada atau tidaknya oposisi dari perspektif praktis, maka secara kasat mata menunjukkan bahwa sebagian partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan kuat merapat ke petahana, misalnya Partai Amanat Nasional dan Partai Demorat.

Adapun untuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra lebih condong memilih sisi seberangnya, atau dalam bahasa politik reguler disebut sebagai oposisi.

Oposisi tidak semata mencermati secara konkret terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Lebih dari itu juga memilih untuk tidak mau bergabung dalam kabinet yang dipimpin presiden petahana.

Argumentasi rasionalnya bahwa di dalam demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika terpenuhi dua unsur, yaitu pemerintah dan oposisi. Hal ini membawa konsekuensi adanya check and balances yang sangat dibutuhkan sebagai elemen dasar dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Oposisi yang dibutuhkan haruslah punya kekuatan relatif setara dengan partai pemenang pemilu yang memegang kendali kekuasaan.

Dari sini bisa dibaca, apakah kekuatan demikian ada para Gerindra dan PKS ketika berhadapan dengan kumpulan partai pemenang pemilu. Penilaiannya tentu akan berbeda pandangan, tergantung siapa yang mencermatinya, dan kekuatan dalam makna kualitas atau kuantitas.

Realitas menunjukkan ketidakseimbangan oposisi di dalam kekuatan parpol pasca-pilpres. Meskipun secara formal memang tidak ada oposisi, faktanya oposisi itu ada dan tidak seimbang.

Kenyataan ini pula yang menunjukkan adanya dominasi partai penguasa yang kemudian menguasai berbagai lini pemerintahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi Nasdem: Pelukan Jokowi-Surya Paloh Bukti Kami Rangkul Semua Pihak

Politisi Nasdem: Pelukan Jokowi-Surya Paloh Bukti Kami Rangkul Semua Pihak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Nasional
Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Nasional
Mahfud: Saya Senang kalau Ada Perppu KPK, tapi Saya Sekarang Menteri

Mahfud: Saya Senang kalau Ada Perppu KPK, tapi Saya Sekarang Menteri

Nasional
ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Nasional
Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Nasional
Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Nasional
Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Nasional
Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Nasional
Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Nasional
Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X