Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kena OTT KPK, Gubernur Kepri Belum Dipecat dari Keanggotaan Nasdem

Kompas.com - 11/07/2019, 15:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi belum dipecat dari keanggotaannya di Partai Nasional Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya tak mau terburu-buru memecat Nurdin karena belum ada informasi yang jelas terkait kasus yang menjerat Nurdin.

"Dalam kasus yang ini karena sampai saat ini masih belum jelas apalagi terkait dengan seorang prominent di daerah ya, tokoh. Gubernur itu satu tokoh yang penting di daerah, tentu harus berhati-hati juga," kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Selain Gubernur Kepri, Ini 3 Gubernur yang Kena OTT KPK

Johnny menuturkan, Nasdem telah membentuk tim untuk memastikan keterlibatan Nurdin dalam kasus dugaan suap izin reklamasi yang diungkap KPK.

Sebab, hingga saat ini, Nasdem belum bisa berkomunikasi dengan Nurdin. KPK pun belum memberi penjelasan lengkap terkait OTT yang menjerat Nurdin.

"Sampai saat ini kan belum ada informasi, dari KPK saja belum ada informasi selain proses OTT, tindak lanjutnya kan belum tahu dan kami tidak bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan," kata Johnny.

Baca juga: Nasdem Bebastugaskan Gubernur Kepri dari Jabatan Ketua DPW

Sementara itu, Johnny mengatakan, Nasdem biasanya akan langsung memecat kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi tanpa menunggu putusan hukum yang tetap.

Namun, Johnny menyebut, pihaknya belum bisa memecat Nurdin dari keanggotaan partai berdasarkan alasan-alasan di atas.

"Beritanya cukup simpang siur ya, ada yg menjadi tdk jelas bagi kami. sehingga sebelum mengambil keputusan dengan cepat kami harus kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplit dulu ya," kata Johnny.

Baca juga: Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tiba di KPK, Akan Diperiksa Intensif

Adapun Nurdin telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau selepas operasi tangkap tangan, Rabu kemarin.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam OTT di Kepri ini. 

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (10/7) sore. OTT ini dilakukan KPK kepada pejabat daerah di lingkungan Pemprov Kepri. Sejumlah orang yang diamankan dalam OTT KPK pun tiba di gedung KPK pada Kamis (11/7) siang, yakni Gubernur Kepri Nursin Basirun, kepala dinas, kabid dua staf, dan pihak swasta. #NursinBasirun #OTTKPK #GubernurKepri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com