Selain Gubernur Kepri, Ini 3 Gubernur yang Kena OTT KPK

Kompas.com - 11/07/2019, 15:13 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tak membuat kepala daerah jera.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 4 gubernur kena operasi tangkap tangan KPK sejak 2004.

Gubernur yang pertama kali ditangkap yakni Annas Maamun, Gubernur Riau periode 2014-201.

Baca juga: OTT Gubernur Kepri, Ruang Kerja Nurdin Basirun Disegel KPK

Sementara itu, yang terakhir diciduk KPK adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Ia ditangkap petugas KPK pada Rabu (10/7/2019) malam di wilayah Kepri.

Kemudian pada Kamis (11/7/2019), KPK membawa Nurdin ke Jakarta untuk diperiksa. Dalam 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukumnya, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Berikut daftar gubernur yang terkena OTT KPK:

Gubernur Riau Annas Maamun (memakai rompi tahanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, usai menandatangani perpanjangan masa tahanan, Selasa (14/10/2014). Annas ditahan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 2 milyar dari pengusaha Gulat Manurung terkait proses alih fungsi hutan di Provinsi Riau. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)DANY PERMANA Gubernur Riau Annas Maamun (memakai rompi tahanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, usai menandatangani perpanjangan masa tahanan, Selasa (14/10/2014). Annas ditahan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 2 milyar dari pengusaha Gulat Manurung terkait proses alih fungsi hutan di Provinsi Riau. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

1. Annas Maamun

Annas merupakan Gubernur Provinsi Riau ketiga yang jadi pesakitan di KPK. Ia ditangkap KPK pada 2014 karena menerima suap atas pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Baca juga: Nasdem Bebastugaskan Gubernur Kepri dari Jabatan Ketua DPW

Ia juga divonis menerima suap dalam pembahasan RAPBD.P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 Provinsi Riau.

Annas divonis hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017)
2. Ridwan Mukti

Ridwan selaku Gubernur Bengkulu periode 2016-2021 ditangkap KPK pada Juni 2017. Ia dijerat kasus penyuapan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X