Kompas.com - 11/07/2019, 14:43 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama sekitar lima orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama sekitar lima orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama sekitar lima orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Selain gubernur, mereka yang terjaring OTT terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta.

Mereka tiba di Gedung KPK secara bertahap menggunakan beberapa mobil sejak pukul 14.14 WIB hingga pukul 14.24 WIB.

Baca juga: OTT Gubernur Kepri, Ruang Kerja Nurdin Basirun Disegel KPK

Nurdin yang berkacamata dan mengenakan pakaian dinas warna biru gelap itu tiba terakhir sekitar pukul 14.24 WIB. Ia tampak dikawal petugas Kepolisian dan KPK.

Tanpa sepatah kata, Nurdin langsung memasuki Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Akan dilanjutkan pemeriksaan intensif," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Kemendagri Tunggu Penetapan Status Hukum Gubernur Kepri yang Terjaring OTT KPK

Dalam OTT ini, KPK menduga akan terjadi transaksi pemberian uang terkait izin lokasi reklamasi yang melibatkan Gubernur Nurdin.

"Informasi yang bisa disampaikan saat ini adalah diduga transaksinya itu terkait dengan kewenangan pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut," kata dia.

Baca juga: BERITA FOTO: Gubernur Kepri dan 5 Orang Dibawa ke Jakarta Setelah OTT KPK

Febri mengatakan, selain uang 6.000 dollar Singapura yang diamankan, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah dalam OTT di Kepri itu.

Kendati demikian, tim KPK masih menghitung secara rinci total uang yang diamankan.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum 6 orang yang ditangkap dalam OTT di Kepri tersebut.

Kompas TV Enam orang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun diduga termasuk yang ditangkap KPK. Keenam orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK hingga Rabu (10/7/2019) malam masih diperiksa dan diklarifikasi tim KPK di Mapolres Tanjung Pinang. Mereka yang ditangkap sepanjang siang hingga Rabu (10/7) petang diduga salah satunya adalah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Sedangkan lima orang lainnya merupakan kepala dinas di lingkungan provinsi, kepala bidang, dua staf dinas dan pihak swasta. Operasi Tangkap Tangan KPK di Tanjung Pinang diduga terkait suap perizinan lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penangkapan KPK mengamankan uang sebanyak 6.000 dollar Singapura dan diduga bukan penerimaan suap yang pertama. #OTTKPK #GubernurKepri #SuapKepalaDaerah

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X