Ketua DPR Dukung Uji Capim KPK Dilakukan Legislatif Periode Sekarang, Ini Alasannya

Kompas.com - 09/07/2019, 09:40 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengirimkan sepuluh nama terbaik kepada DPR.

Dengan demikian, uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh nama itu bisa dilakukan sebelum masa jabatan DPR saat ini akan selesai pada 30 September 2019.

"Uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan capim KPK akan lebih efektif oleh DPR sekarang. Karena tidak disibukkan dengan agenda politik DPR yang baru," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Bambang lalu menyinggung pengalaman pasca-pelantikan anggota DPR 2014-2019 lalu. Saat itu, Senayan disibukkan oleh agenda politik pemilihan pimpinan parlemen beserta alat kelengkapannya.

Baca juga: Seleksi Capim KPK Harus Cepat dan Transparan, Jangan Tunggu DPR Periode Baru

Tarik menarik kepentingan pun membuat proses politik tersebut sangat alot dan menguras energi. Ia menilai, kondisi itu tak akan efektif untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap capim KPK.

"Jadi, kalau capim KPK bisa dipilih oleh DPR sekarang, kenapa harus nunggu periode berikutnya?" kata politisi Partai Golkar ini.

Selain soal faktor agenda politik, Bambang menginginkan hasil pemilihan capim KPK jilid V ini bisa menjadi warisan kerja anggota DPR periode 2014-2019.

Jika uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan anggota DPR periode sekarang, dia memastikan jadwalnya tidak akan mundur.

"Pimpinan KPK terpilih tinggal dilantik saja pada Desember 2019," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Larangan, Menhan Dukung Anggota TNI Maju Jadi Capim KPK

Pansel Capim KPK yang dibentuk Presiden Jokowi sebelumnya telah menutup proses pendaftaran pada Kamis (4/7/2019) pekan lalu. Total, Pansel menerima berkas dari 348 pendaftar, belum ditambahkan dengan pendaftar via online.

Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi, tes psikotes, profile assessment, hingga uji publik dan wawancara.

Kemudian, pada akhirnya Pansel akan memberikan sepuluh nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi kemudian akan menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR. Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 orang pimpinan KPK 2019-2024.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rangkaian Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X