Ketua DPR Dukung Uji Capim KPK Dilakukan Legislatif Periode Sekarang, Ini Alasannya

Kompas.com - 09/07/2019, 09:40 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengirimkan sepuluh nama terbaik kepada DPR.

Dengan demikian, uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh nama itu bisa dilakukan sebelum masa jabatan DPR saat ini akan selesai pada 30 September 2019.

"Uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan capim KPK akan lebih efektif oleh DPR sekarang. Karena tidak disibukkan dengan agenda politik DPR yang baru," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Bambang lalu menyinggung pengalaman pasca-pelantikan anggota DPR 2014-2019 lalu. Saat itu, Senayan disibukkan oleh agenda politik pemilihan pimpinan parlemen beserta alat kelengkapannya.

Baca juga: Seleksi Capim KPK Harus Cepat dan Transparan, Jangan Tunggu DPR Periode Baru

Tarik menarik kepentingan pun membuat proses politik tersebut sangat alot dan menguras energi. Ia menilai, kondisi itu tak akan efektif untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap capim KPK.

"Jadi, kalau capim KPK bisa dipilih oleh DPR sekarang, kenapa harus nunggu periode berikutnya?" kata politisi Partai Golkar ini.

Selain soal faktor agenda politik, Bambang menginginkan hasil pemilihan capim KPK jilid V ini bisa menjadi warisan kerja anggota DPR periode 2014-2019.

Jika uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan anggota DPR periode sekarang, dia memastikan jadwalnya tidak akan mundur.

"Pimpinan KPK terpilih tinggal dilantik saja pada Desember 2019," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Larangan, Menhan Dukung Anggota TNI Maju Jadi Capim KPK

Pansel Capim KPK yang dibentuk Presiden Jokowi sebelumnya telah menutup proses pendaftaran pada Kamis (4/7/2019) pekan lalu. Total, Pansel menerima berkas dari 348 pendaftar, belum ditambahkan dengan pendaftar via online.

Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi, tes psikotes, profile assessment, hingga uji publik dan wawancara.

Kemudian, pada akhirnya Pansel akan memberikan sepuluh nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi kemudian akan menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR. Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 orang pimpinan KPK 2019-2024.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rangkaian Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Nasional
LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X