Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Nasdem: Surya Paloh Minta Jokowi Fokus Revolusi Mental di Periode Kedua

Kompas.com - 08/07/2019, 22:03 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pengurus Partai Nasdem di Istana Bogor, Senin (8/7/2019) sore.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Jokowi mengucapkan terimakasih kepada Nasdem yang telah mendukungnya di Pilpres 2019.

"Pak Jokowi berterima kasih atas totalitas Partai Nasdem memenangkan Jokowi dua periode. Enggak neko-neko," kata Willy usai pertemuan.

Baca juga: Kongres 2 Nasdem, Surya Paloh Kemungkinan Kembali jadi Ketum

Selain dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hadir seluruh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem dari 34 Provinsi. Ada juga sejumlah pengurus inti DPP Nasdem.

"Semua datang. Total ada 50 yang ikut. Pertemuan berlangsung santai banget. Sambil makan bakso, ngobrol-ngobrol sama presiden, ketawa-ketawa. Sambil bahas agenda ke depan," kata dia.

Menurut Willy, dalam pertemuan itu Surya Paloh banyak memberikan masukan untuk periode kedua pemerintahan Jokowi. Surya ingin agar Jokowi bersama Ma'ruf Amin fokus menerapkan revolusi mental.

Jargon ini sebenarnya sudah disuarakan oleh Jokowi sejak kampanye Pilpres 2014 lalu, namun pemerintah justru lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur fisik selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Setelah PKB dan Golkar, Kali Ini Pengurus Nasdem yang Temui Jokowi di Istana

"Tadi Pak Surya menyitir bagaimana soal revolusi mental, restorasi Indonesia harus menjadi fokus periode kedua ini. Karena ini menjadi komitmen kita. Benang merah antara program Jokowi dan platform perjuangan Partai Nasdem," kata Willy.

Willy juga menegaskan dalam pertemuan itu, pihaknya dan Jokowi sama sekali tidak membahas soal kursi menteri. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dalam menyusun kabinet untuk pemerintahan yang baru.

"Nasdem kan politiknya tidak politik bagi-bagi kursi, bagi-bagi posisi. Lebih banyak bicara agenda ke depan. Enggak ada bicara kursi menteri," kata dia.

Kompas TV AHY menyebut, tak hanya pembangunan fisik, namun diperlukan pula, pembangunan karakter bangsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com