Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Temui Wapres Kalla: Cuma Konsultasi...

Kompas.com - 08/07/2019, 13:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/7/2019). Ia datang ditemani Sekjen PKB Hanif Dhakiri.

Kedatangan keduanya untuk bersilaturahim sekaligus mengundang Wapres untuk hadir di acara HUT PKB.

"Cuma konsultasi, diskusi, dan ngundang ulang tahun PKB," ujar Cak Imin, sapaannya, seusai berbincang dengan Kalla.

Baca juga: Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR

Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Kalla untuk menindaklanjuti keinginan agar partainya mendapat 10 kursi menteri, ia membantah.

Ketika kembali ditanya apakah kedatangannya ke Kantor Wapres untuk meminta dukungan Kalla agar ia bisa terpilih menjadi Ketua MPR, ia kembali membantah. Cak Imin mengatakan perbincangannya dengan Kalla hanya seputar partai secara umum.

"Silaturahmi, konsultasi banyak hal. Beliau kan pengalaman di bidangnya. Manajemen kepartaian, banyak diskusinya," lanjut dia.

Baca juga: PKB: Cak Imin Ajukan 10 Nama Calon Menteri ke Jokowi

Muhaimin sebelumnya mengakui bahwa ia turut melobi wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, agar mendukungnya menjadi ketua MPR.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya pula, Cak Imin mengajukan 10 nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Cak Imin Juga Akan Usulkan Tokoh di Luar PKB

Selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menentukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa saja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Kompas TV Ketua DPR yang juga politisi Golkar, Bambang Soesatyo mendukung ketua non aktif DPP PDI-P, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Bambang Soesatyo, sosok putri Megawati Soekarno Putri itu sangat berkompeten menempati posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Bambang Soesatyo menyerahkan keputusan apakah Puan Maharani dapat menempati posisi Ketua DPR kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan agar ketua DPP PDI-P non aktif, Puan Maharani agar ditunjuk menduduki posisi ketua DPR 5 tahun ke depan mengemuka di koalisi partai politik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Salah satu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa sang ketua umum Muhamaimin Iskandar mendukung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019 - 2024. Cak Imin menyebut bisa jadi Puan Maharani mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. #KetuaDPR #PuanMaharani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com