PKB: Cak Imin Ajukan 10 Nama Calon Menteri ke Jokowi

Kompas.com - 06/07/2019, 11:44 WIB
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengakui bahwa Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajukan 10 nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menetukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa aja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Cak Imin Juga Akan Usulkan Tokoh di Luar PKB

Ia membantah jika Cak Imin disebut agresif dalam menyuarakan jatah kursi menteri kepada Jokowi.

Menurut dia, Cak Imin hanya mewakili suara internal partai yang semangat menyambut pemerintahan baru.

"Ya, pertama bukan agresif, tapi dia mewakili anak muda yang semangat," kata Daniel.

Baca juga: PKB Yakin Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri Secara Proporsional

Saat ditanya posisi menteri yang strategis untuk PKB, ia mengaku, menginginkan kembali posisi Menteri Desa, dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ya, ngga ada target. Tapi menteri desa mungkin karena memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak penddidikan," tuturnya.

Daniel mengatakan, ada dua masukan dari PKB untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan basis pendidikan khususnya pesantren dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

"Kedua tentu yang sangat penting kita pikirkan adalah masalah ekonomi. Ekonomi sangat penting bagaimana nanti kabinet di periode Jokowi jilid dua ini bisa benar-benar meningkatkan pendapatan dari daya beli maayarakat," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X