Kompas.com - 06/07/2019, 09:21 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu wapres terpilih Maruf Amin, Jumat (5/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu wapres terpilih Maruf Amin, Jumat (5/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak akan terfokus pada kadernya dalam mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, ia juga akan mengusulkan tokoh-tokoh potensial yang bukan kader partainya.

"PKB mengusulkan dua sumber, ada yang kader, ada yang non kader. Nah, dua sumber ini lagi kita godok terus," kata Cak Imin usai mengunjungi kediaman wapres terpilih Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: PKB Yakin Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri Secara Proporsional

Cak Imin menilai, tak masalah PKB mengajukan calon menteri dari non kader selama yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas.

Ia menargetkan, penggodokan nama-nama calon menteri PKB ini akan selesai pada pertengahan Juli.

Menurut dia, Presiden Jokowimemang sudah meminta agar pembicaraan terkait menteri dilakukan pertengahan bulan ini.

"Nanti ya nama-namanya kita serahkan Kiai Ma'ruf, kita serahkan ke Pak Jokowi, baik kader maupun yang non kader," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin: Pak Jokowi Pasti Akomodasi Menteri dari Parpol Pendukung

Sementara itu, Ma'ruf Amin menyebut pembagian menteri akan disesuaikan dengan partai koalisi yang ada.

"Ada sekian partai koalisi. Tentu jumlahnya disesuaikan," katanya.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai berapa masing-masing partai mendapatkan bagian dalam kabinet.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.