Rekonsiliasi Pasca-Pilpres Dinilai Tak Dapat Dikaitkan dengan Kasus Rizieq Shihab

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, berpendapat bahwa wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi politik.

Hal itu ia katakan untuk menanggapi pernyataan mantan Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil berpendapat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo dapat dimulai dengan memulangkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Ada yang keliru memahami rekonsiliasi. Ini bukan rekonsiliasi hukum atau politik agar ada syaratnya. Tapi murni rekonsiliasi sosial," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2019).

"Pernyataan saudara Dahnil ada syarat rekonsiliasi dengan pembebasan Habib Rizieq ini sangat keliru dan ini tak ada korelasi antara kasusnya dengan rekonsiliasi pasca-Pilpres," ucapnya.

Baca juga: Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Menurut Jerry, rekonsiliasi pasca-pilpres tak bisa dikaitkan dengan kasus hukum tertentu.

Sebab, rekonsiliasi sejatinya ditujukan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan konflik kepentingan di masyarakat.

Jerry menegaskan, kedua kubu pendukung sebaiknya tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik.

"Jadi jangan dibawa ke ranah politis. Pemilu telah usai hindari resistensi atau penolakan. Di sini kedua kubu harus bersikap fair bukan apatis maupun skeptis," kata Jerry.

"Pada intinya rekonsilasi adalah bagaimana agar bisa menyelesaikan perbedaan dan konflik kepentingan," tuturnya.

Baca juga: Seluruh Tokoh Nasional Diminta Upayakan Rekonsiliasi Sosial Pasca-pilpres

Sebelumnya, melalui akun Twitter, Dahnil menilai rekonsiliasi pasca-pilpres hendaknya dimulai dengan memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.

Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.

Saat itu tengah muncul kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga menjerat pemimpin FPI itu dengan seorang perempuan bernama Firza Husein. Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.