Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Pak Prabowo Lihat Penting Enggak Rekonsiliasi?

Kompas.com - 05/07/2019, 07:01 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menegaskan bahwa pihaknya sepakat bahwa rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 harus dilakukan untuk meredam polarisasi di tengah masyarakat.

"Bukan soal upaya atau tidak upaya. Pak Prabowo melihat penting enggak rekonsiliasi sosial di tingkat masyarakat? Kalau melihat itu penting ya mudah-mudahan ada waktu. Pak Jokowi melihat itu penting sekali agar direkatkan kembali," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Ia ditanya mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang tak kunjung terlaksana.

Baca juga: Wakil Ketua TKN: Saya Belum Dengar Prabowo Bilang Ingin Bertemu Jokowi

Menurut Plate, terlaksana atau tidaknya pertemuan tersebut ada di tangan Prabowo.

Sebab, Jokowi sudah berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu.

Namun, kata Plate, ia belum mendengar hal serupa diucapkan oleh Prabowo.

"Pak Jokowi kan sudah bilang kalau soal pertemuan tanyakan Pak Prabowo. Kan sudah berulang kali Pak Jokowi sampaikan. Kan jelas itu. Kalau anak buahnya Pak Prabowo kan berubah-ubah omongannya," ucap Plate.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

Baca juga: Jokowi Tak Mau Jawab Soal Pertemuan dengan Prabowo

Andre mengatakan, pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Selain itu, melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta semua pihak agar tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Andre menegaskan bahwa pertemuan itu murni sebagai wadah untuk bersilaturahim.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com