Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Kompas.com - 06/07/2019, 20:49 WIB
Pelukis muda Temanggung mengabadikan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandeng tangan saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dalam lukisan pyrography. Antaranews/Heru SuyitnoPelukis muda Temanggung mengabadikan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandeng tangan saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dalam lukisan pyrography.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengatakan, rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bukan untuk negosiasi pihak-pihak tertentu dalam lingkup yang kecil.

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi di antara kedua pihak demi kepentingan masyarakat secara luas, bukan antarpribadi atau individu tertentu.

"Ya saya kira rekonsiliasi itu seharusnya tidak menyangkut orang ya, itu menyangkut visi, visi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa harus bersatu lagi," kata Zuhairi saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Seluruh Tokoh Nasional Diminta Upayakan Rekonsiliasi Sosial Pasca-pilpres

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi adalah upaya agar semua pihak untuk meleburkan perbedaan. Khususnya di antara para pendukung masing-masing kandidat dalam Pilpres 2019.

Zuhairi menyinggung usulan yang muncul agar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi. Menurut Zuhairi, rekonsiliasi tersebut tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang menimpa perorangan.

"Aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq. Tidak ada masalah dengan Habib Rizieq. Terkait Habib Rizieq, itu kita kembalikan. Toh sekarang kan sudah tidak ada masalah. Bisa kembali kapan saja," ujar Zuhairi.

Baca juga: Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya untuk Negosiasi Kelompok Tertentu

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, rekonsiliasi yang paling tepat adalah dengan membangun komunikasi dengan seluruh elemen partai koalisi.

"Bangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Itu dulu, karena komunikasi itu yang akan membawa apapun putusan politik nanti," kata Daniel.

Daniel menegaskan, rekonsiliasi juga bukan ajang untuk bagi-bagi jabatan menteri. Namun, dalam rekonsilasi yang paling utama adalah komunikasi intensif bagi kedua kubu, sehingga dapat merekatkan kebersamaan.

" Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi. tetapi paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X