Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Diniai Tak Menyangkut Kepentingan Perorangan

Kompas.com - 06/07/2019, 20:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengatakan, rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bukan untuk negosiasi pihak-pihak tertentu dalam lingkup yang kecil.

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi di antara kedua pihak demi kepentingan masyarakat secara luas, bukan antarpribadi atau individu tertentu.

"Ya saya kira rekonsiliasi itu seharusnya tidak menyangkut orang ya, itu menyangkut visi, visi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa harus bersatu lagi," kata Zuhairi saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Seluruh Tokoh Nasional Diminta Upayakan Rekonsiliasi Sosial Pasca-pilpres

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi adalah upaya agar semua pihak untuk meleburkan perbedaan. Khususnya di antara para pendukung masing-masing kandidat dalam Pilpres 2019.

Zuhairi menyinggung usulan yang muncul agar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi. Menurut Zuhairi, rekonsiliasi tersebut tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang menimpa perorangan.

"Aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq. Tidak ada masalah dengan Habib Rizieq. Terkait Habib Rizieq, itu kita kembalikan. Toh sekarang kan sudah tidak ada masalah. Bisa kembali kapan saja," ujar Zuhairi.

Baca juga: Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya untuk Negosiasi Kelompok Tertentu

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, rekonsiliasi yang paling tepat adalah dengan membangun komunikasi dengan seluruh elemen partai koalisi.

"Bangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Itu dulu, karena komunikasi itu yang akan membawa apapun putusan politik nanti," kata Daniel.

Daniel menegaskan, rekonsiliasi juga bukan ajang untuk bagi-bagi jabatan menteri. Namun, dalam rekonsilasi yang paling utama adalah komunikasi intensif bagi kedua kubu, sehingga dapat merekatkan kebersamaan.

"Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi. tetapi paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com