Kompas.com - 06/07/2019, 20:49 WIB
Pelukis muda Temanggung mengabadikan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandeng tangan saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dalam lukisan pyrography. Antaranews/Heru SuyitnoPelukis muda Temanggung mengabadikan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandeng tangan saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dalam lukisan pyrography.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi mengatakan, rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bukan untuk negosiasi pihak-pihak tertentu dalam lingkup yang kecil.

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi di antara kedua pihak demi kepentingan masyarakat secara luas, bukan antarpribadi atau individu tertentu.

"Ya saya kira rekonsiliasi itu seharusnya tidak menyangkut orang ya, itu menyangkut visi, visi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa harus bersatu lagi," kata Zuhairi saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Seluruh Tokoh Nasional Diminta Upayakan Rekonsiliasi Sosial Pasca-pilpres

Zuhairi mengatakan, rekonsiliasi adalah upaya agar semua pihak untuk meleburkan perbedaan. Khususnya di antara para pendukung masing-masing kandidat dalam Pilpres 2019.

Zuhairi menyinggung usulan yang muncul agar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi. Menurut Zuhairi, rekonsiliasi tersebut tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang menimpa perorangan.

"Aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq. Tidak ada masalah dengan Habib Rizieq. Terkait Habib Rizieq, itu kita kembalikan. Toh sekarang kan sudah tidak ada masalah. Bisa kembali kapan saja," ujar Zuhairi.

Baca juga: Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya untuk Negosiasi Kelompok Tertentu

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, rekonsiliasi yang paling tepat adalah dengan membangun komunikasi dengan seluruh elemen partai koalisi.

"Bangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Itu dulu, karena komunikasi itu yang akan membawa apapun putusan politik nanti," kata Daniel.

Daniel menegaskan, rekonsiliasi juga bukan ajang untuk bagi-bagi jabatan menteri. Namun, dalam rekonsilasi yang paling utama adalah komunikasi intensif bagi kedua kubu, sehingga dapat merekatkan kebersamaan.

"Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi. tetapi paling utama komunikasi dulu deh, komunikasi yang intensif. Dari komunikasi itu akan ada pemahaman dan kebersamaan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X