Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hoaks dan Penghinaan ke MK, KPU Minta Masyarakat Legawa atas Putusan Pilpres

Kompas.com - 05/07/2019, 18:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis meminta masyarakat legawa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pernyataan ini merespons kasus penangkapan pelaku hoaks dan penghinaan nama baik MK yang terjadi Rabu (3/7/2019).

"Memang budaya siap menang siap kalah (seharusnya) bukan hanya sekedar kata-kata, yang kedua masyarakat kita mesti legawa," kata Viryan saat ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Menurut Viryan, proses persidangan berjalan sangat terbuka. Sidang juga ditayangkan di media massa dan risalahnya dapat diakses publik.

Seluruh tudingan kecurangan telah dijawab oleh KPU. Tudingan itu mulai dari tuduhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 'siluman', Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), hingga 17,5 juta data yang diduga tidak valid.

Baca juga: KPU Serahkan 100 Boks Dokumen Jawaban dan Alat Bukti ke MK

MK pun sudah memberikan penilaian secara jelas atas jawaban dan alat bukti yang disampaikan KPU.

"Saya pikir kalau kita mau melihat dengan jernih, dengan hati yang tenang, ini semua sudah dirangkai secara utuh, kok," ujar Viryan.

Terkait maraknya berita hoaks ini, Viryan meminta publik untuk menyaring setiap informasi.

Di luar itu, KPU menyerahkan seluruh proses penindakan ke pihak berwajib.

"Serahkan ke aparat kepolisian. Terakhir, saring sebelum sharing," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap laki-laki asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang berinisial TFQ (47) pada Rabu (3/7/2019). 

TFQ yang ditanggap di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks serta menghina dan mencemarkan nama baik Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan/atau menghina suatu penguasa atau badan umum, dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi," ujar Kepala Subdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes (Pol) Dani Kustoni melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com