Kompas.com - 05/07/2019, 16:34 WIB
Puluhan emak-emak yang tergabung dalam komunitas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Prabowo tetap menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.  Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPuluhan emak-emak yang tergabung dalam komunitas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Prabowo tetap menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan. Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan emak-emak yang tergabung dalam komunitas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Prabowo menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah orangtua Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019). Rumah di Kertanegara ini kerap dijadikan tempat rapat Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. 

"Jangan khianati hati nurani sendiri. Prabowo-Sandi jadilah oposisi," ujar Koordinator aksi Nurdiati Akma saat berorasi.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Nurdiati menuturkan bahwa para pendukung Prabowo tidak ingin ketua umum Partai Gerindra itu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

Ia juga menolak adanya wacana rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Bahkan mereka menolak apabila keduanya bertemu.

Nurdiati menilai dengan adanya rekonsiliasi akan menghilangkan kasus-kasus yang terjadi selama pemilu.

Ia mencontohkan peristiwa ratusan anggota KPPS yang meninggal saat proses rekapitulasi perolehan suara.

Kemudian Ketua Umum Badan Koordinator Majelis Taklim juga menyinggung masyarakat yang meninggal dunia saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Menurut Nurdiati, rekonsiliasi artinya Prabowo berkompromi atas kasus-kasus yang hingga kini belum diselesaikan.

"Maka jangan bapak terima rekonsiliasi atau apapun namanya. Kami tidak rela. Kami merasakan rekonsiliasi ini terminologi kompromi. Sedangkan kami tak bisa kompromi," kata Nurdiati.

Mereka memulai aksinya sekitar pukul 14.13 WIB dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan yang ingin disampaikan ke Prabowo.

Baca juga: Emak-emak Gelar Aksi di Depan Rumah Prabowo, Tolak Wacana Rekonsiliasi

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, emak-emak mulai menghentikan aksinya. Mereka terlihat duduk di sekitar rumah Prabowo. Ada pula yang memanfaatkan momen tersebut untuk berswafoto dan merekam video.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, Prabowo tidak berada di Kertanegara. Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah berada di kediamannya di Hambalang, Bogor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X