Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Penjelasan Gerindra soal KTP Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 04/07/2019, 15:11 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Informasi adanya layanan pembuatan kartu tanda pendukung Prabowo-Sandi (KTP-PS) yang bisa dipesan sebagai bentuk kenang-kenangan sekaligus loyalitas kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 menyebar di media sosial.

Kartu ini terdiri dari beberapa kelas, mulai dari Regular, Gold, hingga Platinum Blue, dengan biaya pendaftaran berbeda-beda.

Informasi ini sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial sejak akhir Juni 2019. Mereka yang berminat diminta melakukan pemesanan melalui laman ktpprabowo.id.

Partai Gerindra menegaskan, pengadaan KTP-PS ini di luar pengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Narasi yang beredar

Berikut salah satu unggahan yang ditemukan di media sosial:  

Mengacu pada laman penyedia pemesanan KTP-PS, ktpprabowo.id, kartu ini sebagai tanda perjuangan dan kenang-kenangan karena telah membantu perjuangan Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019.

Laman ini dikelola oleh pihak yang mengatasnamakan relawan 02 Pendukung Prabowo Sandi Nasional (PPSN).

Meski demikian, pada laman tersebut juga terdapat sejumlah foto orang yang tengah berpose dengan membawa KTP-PS, termasuk foto sang calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan 2 kartu Gold dan Platinum Blue.

Tak hanya potret Sandi, sosok Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga terlihat di laman tersebut. Ia berpose salam dua jari khas relawan 02 bersama seseorang yang memegang KTP-PS.

Akan tetapi, tidak ada bukti yang menunjukkan kedua foto tersebut asli atau hasil rekayasa digital.

Terdapat beberapa jenis KTP-PS yang bisa didapatkan oleh pemesan dengan harga yang juga bervariasi.

Biaya administrasi yang dipatok untuk kartu kelas Reguler Rp 20.000, Gold Rp 35.000, dan Platinum Blue Rp 45.000.

Biaya pembuatan KTP-PSktpprabowo.id Biaya pembuatan KTP-PS

Pemesanan ini akan terus dibuka hingga 10 Juli mendatang. Akan tetapi, saat diakses pada Kamis (4/7/2019) siang, pemesanan ditutup karena alasan tengah menyelesaikan pesanan sebelumnya.

Klarifikasi KOMPAS.com

Menanggapi informasi tentang KTP-PS yang semakin merebak luas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya sebagai inisiator pembuatan kartu itu.

Menurut Dasco, pembuatan kartu tersebut tanpa seizin Prabowo ataupun Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com