Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Sebut PDI-P Tak Minta Jatah Kursi Menteri ke Jokowi

Kompas.com - 04/07/2019, 15:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Eriko mengatakan, partainya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma'ruf untuk memutuskan susunan kabinet 2019-2024.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Wacana Menteri Berusia Muda

Ia yakin, Jokowi akan memilih nama-nama terbaik dan tidak mendikotomikan antara kalangan profesional dan partai dalam proses penyusunan kabinet.

"Biarlah nanti dua tokoh besar (Jokowi-Ma'ruf) ini memutuskan siapapun atau berapa orang," ujar Eriko.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dengan PKB di DPR RI.

Baca juga: Ada Parpol yang Terang-terangan Minta Jatah Menteri, Ini Kata PDI-P

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya bisa mendapat 10 kursi menteri apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), seperti dikutip dari Antara.

Kompas TV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim satuan tugas implementasi zona pendidikan. Satgas ini bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan Mendikbud sudah membentuk tim satgas implementasi zonasi pendidikan dan sudah terbentuk sebanyak 8 klaster. Kedelapan klaster ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem zonasi di daerah. #Mendikbud #ZonasiPendidikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com