Jika Penentang Jokowi Merapat ke Pemerintah, Dalam Pilpres 2024 Mereka Bisa Hancur atau Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana merapatnya para pesaing Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 ke barisan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dinilai dapat menjadi pedang bermata dua bagi partai-partai tersebut.

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi saat para penantang itu merapat ke Jokowi, yakni hancur atau justru semakin besar.

"Bisa jadi ada dua hal, mereka kehilangan ruhnya atau kehilangan pemilih loyal di segmen sebelumnya, bisa jadi mereka menambah atau mengakumulasi pemilih yang sudah di sisi oposisi lalu ditambah orang-orang yang sebelumnya loyal di sisi Jokowi," kata Rully di Kantor LSI Denny JA, Selasa (2/7/2019).

Rully menuturkan, para partai penantang Jokowi yang ingin maju dalam Pilpres 2024 memang sebaiknya merapat ke barisan pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dengan merapat ke kubu Jokowi, kata Rully, para penantang berpeluang memperoleh posisi tertentu yang bisa menjadi modal untuk berlaga pada pilpres mendatang.

"Ketika mereka tidak masuk ke lingkaran pemerintahan ya secara otomatis mengurangi frekuensi mereka untuk mendapatkan exposure dari publik," ujar Rully.

Baca juga: LSI: Jokowi Bisa Jadi Endorser bagi The Next President

LSI Denny JA merilis nama-nama tokoh yang dinilai berpotensi maju dalam kontestasi Pilpres 2024 untuk menggantikan Jokowi yang masa jabatannya akan habis pada 2024.

Beberapa nama yang terdapat dalam daftar tersebut merupakan tokoh yang berseberangan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Sementara, nama-nama lainnya cenderung mendukung Jokowi yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Nama lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga: LSI Denny JA Sebut Ahok Bisa Jadi Kuda Hitam pada Pilpres 2024