Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...

Kompas.com - 02/07/2019, 06:29 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. Fabian Januarius KuwadoCapres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan mulai membidik kursi ketua MPR. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan capres terpilih.

Berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket.

Aturan ini sudah termaktub dalam Pasal 427C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tak tercapai, pemilihan dilakukan dengan voting.

Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antarelite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.

Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.

Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Partai Golkar

Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi ketua MPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.

"Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X