Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Kompas.com - 21/05/2019, 12:02 WIB
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 akan diisi oleh perwakilan dari PDI-Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara.

Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Baca juga: Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat posisi ketua MPR nantinya diisi oleh perwakilan partai oposisi.

Sebab partai pendukung pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf akan mendapatkan jabatan ketua DPR.

"Repot bila semua pejabat negara satu kubu. Akan sulit oposisi bergerak mengimbangi apalagi suara di DPR kalah banyak dibandingkan koalisi Jokowi," ujar Hendri ketika dihubungi, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Cak Imin: Cuma Ketua MPR Aja Kok Ribut-ribut?

Hendri mengatakan kehadiran opisisi sebagai salah satu pejabat negara juga penting untuk menyeimbangkan tatanan pemerintahan. Fungsi check and balance akan berjalan dengan baik. 

Menurut Hendri, partai koalisi pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga bisa didorong untuk menduduki jabatan ini. Partai Gerindra bisa dipilih karena menjadi partai oposisi dengan perolehan suara terbanyak.

Baca juga: Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera juga bisa dipertimbangkan mengingat militansi kadernya. Partai Amanat Nasional juga bisa mendapatkan posisi ketua MPR karena punya pengalaman pada periode sebelumnya. Begitu juga dengan Partai Demokrat.

"Yang pasti tidak bagus kalau semua (pimpinan lembaga) satu kubu dengan petahana, bisa jadi orde baru jilid II," ujar Hendri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Nasional
UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

Nasional
Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Nasional
UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Nasional
Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Nasional
Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Nasional
“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X