Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Kompas.com - 21/05/2019, 12:02 WIB
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 akan diisi oleh perwakilan dari PDI-Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara.

Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Baca juga: Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat posisi ketua MPR nantinya diisi oleh perwakilan partai oposisi.

Sebab partai pendukung pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf akan mendapatkan jabatan ketua DPR.

"Repot bila semua pejabat negara satu kubu. Akan sulit oposisi bergerak mengimbangi apalagi suara di DPR kalah banyak dibandingkan koalisi Jokowi," ujar Hendri ketika dihubungi, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Cak Imin: Cuma Ketua MPR Aja Kok Ribut-ribut?

Hendri mengatakan kehadiran opisisi sebagai salah satu pejabat negara juga penting untuk menyeimbangkan tatanan pemerintahan. Fungsi check and balance akan berjalan dengan baik. 

Menurut Hendri, partai koalisi pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga bisa didorong untuk menduduki jabatan ini. Partai Gerindra bisa dipilih karena menjadi partai oposisi dengan perolehan suara terbanyak.

Baca juga: Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera juga bisa dipertimbangkan mengingat militansi kadernya. Partai Amanat Nasional juga bisa mendapatkan posisi ketua MPR karena punya pengalaman pada periode sebelumnya. Begitu juga dengan Partai Demokrat.

"Yang pasti tidak bagus kalau semua (pimpinan lembaga) satu kubu dengan petahana, bisa jadi orde baru jilid II," ujar Hendri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X