Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ketum Golkar Minta Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 01/07/2019, 19:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta jatah kursi Ketua MPR kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Airlangga kepada Jokowi saat bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir juga 34 Ketua DPD Partai Golkar dan pengurus inti DPP Golkar.

"(Ada) aspirasi bahwa pimpinan DPR dan MPR ada dari unsur Partai Golkar," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan, di luar Kompleks Istana Bogor, Senin sore.

Baca juga: Bawa 34 Ketua DPD Temui Jokowi, Airlangga Tegaskan Tetap Ketum Golkar hingga Desember

Untuk posisi pimpinan DPR, Partai Golkar sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak kedua akan otomatis mendapat wakil ketua. Namun untuk posisi pimpinan MPR, akan ditentukan dengan sistem paket.

Presiden dinilai punya peran untuk berkomunikasi dengan parpol-parpol lain dalam Koalisi Indonesia Kerja.

Sebab, sebelumnya parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya seperti PKB dan Nasdem juga mengungkapkan keinginan untuk mendapat kursi Ketua MPR.

Baca juga: Airlangga: Presiden Apresiasi Capaian Partai Golkar

"Dan Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," klaim Airlangga.

Sementara untuk pembahasan jatah menteri yang akan didapat Golkar selaku pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga menyebut hal itu belum dibahas dalam pertemuan tadi.

"Ya tentunya terkait dengan (jatah Golkar) kementerian nanti akan dibahas lagi dalam forum yang tersendiri," kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tidak percaya dengan tuduhan makar yang dialamatkan kepada Kivlan Zen. Apalagi tuduhan bahwa Kivlan Zen memerintahkan pembunuhan terhadap beberapa tokoh nasional. Hal ini disampaikan oleh Akbar Tandjung di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, Kivlan Zen sangat nasionalis dan tidak mungkin berkeinginan untuk makar. Namun, terkait dengan kasus yang membelit Kivlan Zen, Akbar Tandjung menyerahkannya ke pihak berwenang. Semua pihak diminta menghormati proses hukum dan percaya bahwa keadilan akan datang. #AkbarTandjung #Makar #KivlanZen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com