Kapolri: Jelang Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa

Kompas.com - 29/06/2019, 06:31 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali mengimbau masyarakat agar tidak ada mobilisasi massa saat rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada Minggu (30/7/2019).

Tito mengatakan bahwa mobilisasi massa berpotensi ditunggangi pihak ketiga yang diduga ingin membuat kekacauan.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu lakukan mobilisasi massa kembali, karena mobilisasi massa itu rawan nanti pihak ketiga mendompleng," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diharapkan Pidato dan Beri Pernyataan Bersama Saat Penetapan Calon Terpilih


Ia berkaca pada peristiwa kerusuhan 21-22 Mei saat aksi menolak hasil Pilpres 2019 di area sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Tito menuturkan, aksi tersebut berjalan damai namun disusupi oleh pihak ketiga yang kemudian berakhir ricuh.

Selain itu, mobilisasi juga dinilai tidak perlu mengingat rapat pleno penetapan tersebut dapat disaksikan melalui media massa.

"Kita cukup menyaksikan saya kira dari rumah masing-masing, dari gadget masing-masing, bisa online, live streaming, segala macem, tanpa perlu mobilisasi," ujarnya.

Baca juga: KPU Minta Tak Ada Pengerahan Massa Saat Penetapan Calon Terpilih

Namun, Tito menegaskan bahwa polisi akan bertindak tegas jika terjadi tindakan melanggar hukum. Penindakan akan melakukan pendekatan persuasif dan secara terukur.

Untuk mengantisipasi, Polri-TNI telah menyiagakan 45.000 personel gabungan. Mereka juga telah menyiapkan rencana pengamanan di Gedung KPU maupun terhadap para komisionernya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pascapenusukan Wiranto, Polri Tangkap 36 Orang Terafiliasi ISIS

Pascapenusukan Wiranto, Polri Tangkap 36 Orang Terafiliasi ISIS

Nasional
Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X