Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Kompas.com - 26/06/2019, 20:50 WIB
Pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini meminta seluruh pihak tak menganggap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah mempertahankan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perkara ini, KPU tidak sedang membela paslon nomor urut 01 itu. Melainkan, KPU mempertahankan hasil kerja mereka selama penyelenggaraan pemilu.

"Jangan dibelokan kalau KPU beragumentasi mempertahankan hasil kerjanya, dianggap terlalu bersemangat mempertahankan kemenangan 01. Jadi itu narasi yang tak boleh dibelokan ke situ," kata Titi dalam sebuah diskusi di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Menurut Titi, KPU tengah mempertahankan kredibilitas kerjanya sebagai lembaga nasional yang bersifat mandiri.

Baca juga: 7 Fakta Menarik Jelang Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK

Di hadapan Majelis Hakim, mereka harus memberi keyakinan bahwa telah melaksanakan pemilu secara luber dan jurdil.

Narasi-narasi yang menyebut KPU berpihak pada salah satu paslon, menurut Titi, tidaklah tepat.

"KPU harus diposisikan seperti itu, bukan diposisikan sebagai pembela paslon," ujarnya.

Baca juga: Istana Harap Demo Putusan MK Tak Ganggu Aktivitas Warga Jakarta

Titi menilai, desain keadilan dalam Pemilu 2019 susah semakin baik.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 5ahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai memiliki mekanisme lebih ajeg dalam konteks penegakan hukum pemilu.

"Banyak perbaikan-perbaikan dari mekanisme pemilu kita untuk memastikan semua pihak betul-betul diperlakukan demokratis," kata Titi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X