Istana Harap Demo Putusan MK Tak Ganggu Aktivitas Warga Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap aksi demonstrasi menyambut putusan sengketa pilpres di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) tidak mengganggu aktivitas warga Jakarta.

"Masyarakat secara menyeluruh ingin suasana berjalan baik, tertib, dan sama sekali masyarakat tidak ingin situasi yang mengganggu kenyamanan dan seterusnya. Untuk itu, pemerintah ingin suasana berjalan baik," kata Moeldoko di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko menyebut, aparat keamanan sudah memprediksi akan ada 2500-3000 massa yang akan turun ke jalan di sekitar Gedung MK.

Baca juga: Massa Aksi MK Membubarkan Diri, Kembali Lagi Kamis Esok Pukul 08.00

Ia memastikan bahwa aparat sudah mengantisipasi hal itu. Akan ada 40.000 personel TNI dan Polri yang dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

"Ya saya pikir ada imbauan di lapangan secara baik. Intinya bahwa semua kita berharap tidak banyak terganggu. Kasihan juga masyarakat mau ke kantor jadi terganggu," kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana berjalan damai. Masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu ini bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

Baca juga: 40.000 Personel TNI-Polri Amankan Sidang Putusan MK Besok

Oleh karena itu, aparat keamanan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum hingga kerusuhan.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," kata dia.