Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Pansel: Siapa Pun Pimpinan KPK Harus Bisa Tuntaskan Masalah Internal

Kompas.com - 26/06/2019, 15:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih menegaskan, calon pimpinan KPK ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai masalah internal yang terjadi di KPK.

Yenti mengatakan, masalah-masalah internal KPK yang belakangan mencuat di muka publik, menjadi sorotan khusus Pansel KPK.

Hal itu diungkapkan Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

"Siapa pun komisionernya harus bisa meredam, harus menyelesaikan pokoknya, (masalah-masalah internal) itu selesai, enggak ada lagi masalah. Karena bagaimana kita akan bekerja melawan koruptor di luar, tapi kok kita masih punya masalah di dalam. Menyedihkan sekali gitu kan," kata Yenti.

Baca juga: Cara Pansel Pastikan Capim KPK Tak Punya Riwayat Masalah Hukum

Yenti mengatakan, Pansel juga fokus mencari calon pimpinan KPK yang memahami bagaimana cara menangani berbagai potensi masalah internal KPK.

"Nanti kita juga akan memfokuskan pada calon komisioner yang memahami betul bagaimana menangani konflik internal, menangani manajerial KPK itu akan menjadi fokus kita," ungkap dia.

Sejauh ini, lanjut Yenti, Pansel sudah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait penanganan persoalan tersebut.

Misalnya, menemui Pimpinan KPK saat ini, meminta masukan dari berbagai pemimpin redaksi media hingga menemui pimpinan lembaga yang bisa menelusuri rekam jejak calon.

"Ada beberapa tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi kita undang, termasuk mantan-mantan komisioner KPK kita undang. Kita jadwalkan di awal bulan Juli ini," katanya.

Pansel juga meminta Pimpinan KPK saat ini untuk mengirimkan perwakilan di internal KPK yang pernah terlibat dalam konflik internal.

Baca juga: Pansel Tegaskan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Masih Diperlukan

"Masing-masing pihak itu kita mau dengarkan. Komisioner sendiri menyampaikan saat itu ya memang terjadi masalah internal tapi tidak seheboh yang diberitakan di media. Tapi itu kan terjadi dong masalah itu. Kita lihat sendiri kan yang suka membocorkan misalnya siapa? Kan terjadi di KPK sendiri. Misalnya pembocoran sprindik, ada masalah ini lah, itu lah, kan jadi itu juga kita lihat," ungkapnya.

Adapun masalah-masalah internal KPK yang mencuat di kalangan publik seperti, masalah rotasi jabatan yang dilakukan Pimpinan KPK yang dikeluhkan pegawai, keluhan penyidik dari instansi penegak hukum tertentu soal pengangkatan penyidik independen. 

Lalu, petisi pegawai KPK soal potensi hambatan penanganan perkara di Kedeputian Penindakan KPK.

Kompas TV Mabes Polri menyiapkan sembilam nama jenderal untuk ikut dalam bursa seleksi calon pimpinan KPK. Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan sembilan perwira tinggi Polri itu masih dalam proses administrasi dan belum final karena tidak menutup kemungkinan sejumlah nama akan terus bertambah sebelum adanya surat rekomendasi dari pimpinan. Unsur Polri di KPK bukan hal baru karena saat ini di KPK ada pimpinan dari unsur Polri yakni Basaria Pandjaitan. #Polri #PimpinanKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com