Kompas.com - 26/06/2019, 07:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih mengungkapkan, ada berbagai strategi yang ditempuh untuk memastikan calon pimpinan KPK bukanlah orang yang memiliki riwayat masalah hukum.

Yenti tak ingin calon pimpinan KPK terpilih memiliki rekam jejak cacat hukum yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghambat bahkan menjatuhkan kinerja dan kredibilitas lembaga dan jajarannya.

"Tentu itu akan kita evaluasi ya. Artinya gini, antara lain, mengevaluasi keadaannya. Kita kan minta track record kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang tahu kan," ujar dia saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Polri Sebut Perwira yang Ikut Seleksi Capim KPK Tak Perlu Mundur

Pansel KPK, kata Yenti, juga meminta bantuan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar menelusuri apakah ada calon yang pernah menjadi pengguna atau berafiliasi dengan sindikat perdagangan narkotika.

"Kita juga minta antiradikalisme, tidak terpapar radikalisme, kepada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) kan kita sendiri tidak bisa menilai. Kita harus waspada semua," ungkapnya.

Ia menegaskan, langkah-langkah itu guna memastikan calon pimpinan KPK bersih dari berbagai masalah hukum. Menurutnya, hal itu menjadi perhatian serius bagi Pansel KPK.

"Saya terutama dan beberapa yang backgroundnya pidana sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Kita seleksi apakah yang bersangkutan terlibat kriminal atau tidak itu sebelum dia dipilih. Itu harus clear. Makanya kita nanya ke BNPT, ke ini, itu, semuanya harus dipahami," ujarnya.

Yenti juga memiliki pemikiran, apabila calon dinyatakan bersih oleh pihak terkait, namun ditemukan masalah hukum setelah terpilih, proses penanganan kasusnya patut ditunda.

"Itu harusnya bisa ditunda, jangan ganggu dulu. Nanti setelah selesai baru pidananya dijalankan. Dengan pemikiran secara ilmiah nanti kita pikirkan mungkin kadaluarsanya jangan dihitung misalnya. Jadi kita tuh memikirkan hal seperti itu juga secara mendalam," papar dia.

Baca juga: Cerita Yenti Ganarsih Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Capim KPK di Bulan Ramadhan

Namun, jika saat calon terpilih dalam tugasnya melakukan tindak pidana, patut ditindak tegas oleh aparat hukum yang berwenang. Ia menegaskan, hal-hal seperti ini yang juga dikaji oleh Pansel KPK.

"Nah itu kan harus clear ya. Itu memerlukan pemikiran yang banyak. Saya bisa bicara sekarang seperti ini, bukan tiba-tiba asal bicara, saya sudah baca banyak dan belajar lama. Jadi hal seperti itu mungkin akan jadi bahan pemikiran ya. Seperti juga kenapa harus terjadi Cicak versus Buaya dan sebagainya, itu akan kita lihat, akan kita evaluasi," ungkap dia.

Kompas TV Untuk mengantisipasi terpaparnya paham radikal dan penggunaan narkoba pada seleksi Komisioner KPK kali ini. Pansel Capim KPK akan melibatkan Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Panitia seleksi Pansel Capim KPK mengatakan langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan pada seleksi kali ini. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yenti Garnasih menjelaskan langkah pelibatan BNPT untuk menjamin calon pimpinan KPK tidak terpapar paham radikalisme. #PanitiaSeleksiPimpinanKPK #BNN #BNPT
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.