Jelang Putusan MK, TKN Ingatkan Ada Hal "Remeh" yang Bisa Buat Hakim Tolak Gugatan 02

Kompas.com - 25/06/2019, 18:10 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (ketiga kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (ketiga kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Andi Safrani menyinggung isi eksepsi dalam keterangam pihak terkait 01 yang menurutnya kurang mendapat perhatian.

Eksepsi yang dimaksud mempersoalkan kelengkapan berkas yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga saat menyerahkan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Ini mungkin remeh temeh, tetapi kalau kita mengacu hukum acara ini ada yang melanggar," ujar Andi dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: TKN Tolak Klaim BPN yang Sebut Kecurangan TSM Berhasil Dibuktikan di MK

Saat tim hukum 02 menyerahkan permohonan gugatan pada 24 Mei, kata Andi, mereka tidak menyertakan copy sebanyak 12 rangkap. Andi mengatakan hal ini terlihat dari akta pengajuan permohonan pemohon (AP3) yang dikeluarkan MK.

Tidak ada keterangan bahwa tim hukum 02 telah menyerahkan permohonan sebanyak 12 rangkap pada hari itu. Menurut Andi, seharusnya persoalan itu bisa membuat MK menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi.

"Kalau ini memang terbukti faktanya pemohon tidak menyerahkan 12 rangkap, maka seharusnya Mahkamah menolak. Secara formil saja tanpa masuk ke substansi, itu permohonan dianggap tidak ada," ujar Andi.

Baca juga: 4 Imbauan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, dari BKN, TKN hingga Polisi

Hakim Konstitusi akan membacakan putusan sengketa pilpres pada 27 Juni 2019. Andi mengatakan tim hukum Jokowi-Ma'ruf menanti jawaban Hakim Konstitusi mengenai persoalan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X