4 Imbauan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, dari BKN, TKN hingga Polisi

Kompas.com - 25/06/2019, 17:31 WIB
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 pada Kamis (27/6/2019). Sidang putusan merupakan puncak perselisihan hasil PIlpres 2019 yang berlangsung di pengadilan.

Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019). Akan tetapi, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang diputuskan akan dilakukan pada Kamis mendatang.

Demi mendukung keamanan dan kenyamanan keberlangsungan sidang putusan MK, sejumlah pihak berwenang memberikan imbauan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya:

1. Kegiatan Doa dan Damai

Koordinator Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simajuntak, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan ketika putusan MK berlangsung.

"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK dipimpin Mas BW (Bambang Widjojanto). Untuk relawan, pendukung, masyarakat, kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya," kata Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya, Prabowo sudah mengungkapkan imbauan serupa jelang proses sidang sengketa Pilpres 2019 yang berlangsung pada tanggal 21 Juni lalu.

Baca juga: Jelang Putusan MK, BPN Prabowo Kembali Imbau Pendukung Tak Gelar Aksi

Imbauan ini kembali disampaikan Dahnil mengingat adanya massa Persatuan Alumni 212 yang berencana melakukan aksi massa jelang sidang putusan.

Sementara itu, Dahnil mengaku bahwa dia tidak bisa melarang jika masyarakat hendak menyalurkan aspirasinya.

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami. Tapi kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi warga," ujar Dahnil.

2. Tidak gelar aksi

Juru Bicara Bidang Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa secara politik seluruh proses ini hanya merupakan kontestasi.

Ia yakin bahwa pihaknya tidak akan menggelar aksi di jalan untuk merespons putusan MK.

"Dari kami tegak lurus satu komando Pak Prabowo Subianto untuk fokus pada proses persidangan, enggak ada yang lain," kata Hendarsam dalam diskusi betajuk "Sidang MK dan Kita" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X