Jokowi dan Prabowo Diharapkan Rekonsiliasi Usai Sidang MK

Kompas.com - 23/06/2019, 21:02 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. ANTARA/WAHYU PUTRO APasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari berharap kedua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera menggelar rekonsiliasi usai sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap, tak ada lagi konflik di antara kedua pihak usai MK memutuskan perkara sengketa tersebut.

"Harapannya publik kan rekonsiliasi. Jangan nanti setelah putusan hal itu berlanjut pada pemidanaan (atas keterangan yang diberikan saksi)," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Baca juga: KPU Berharap MK Tolak Seluruh Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi


Ia meminta nantinya kedua pihak tak perlu kembali saling mengancam melaporkan saksi yang diduga memberi keterangan palsu saat sidang MK.

Feri menilai, hal tersebut justru akan memperuncing konflik.

Terlebih, lanjut Feri, para saksi yang dihadirkan kebanyakan hanya masyarakat biasa, bukan tokoh politik terkenal.

"Ingat, yang didatangkan itu bukan politisi tingkat tinggi. Orangnya yang harus diakui oleh kuasa hukum, kadang-kadang mereka takut dan grogi. Lalu kemudian tiba-tiba salah ngomong," tutur Feri.

Baca juga: MK Bukan Mahkamah Kalkulator, Jangan Juga Jadikan Mahkamah Kliping

"Nah itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Semangat keadilan. Jadi mempidanakan ahli atau saksi di persidangan itu sebenarnya bukan gaya advokat profesional ya. Kecuali negara merasa ada dirugikan di situ," lanjut dia.

Majelis hakim MK akan membacakan putusan sengket Pilpres 2019 pada 28 Juni 2019.

Hingga saat ini, Jokowi dan Prabowo belum bertemu setelah pemungutan suara 17 April lalu. Padahal, banyak pihak sudah mendorong keduanya bertemu untuk mendamaikan kedua pendukung.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X