Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Akui Ada Materi soal Dukungan Kepala Daerah dalam Pelatihan Saksi

Kompas.com - 21/06/2019, 15:23 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dari Tim Hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Anas Nashikin, membenarkan beberapa poin materi yang disampaikan dalam pelatihan training for trainer (TOT) bagi seluruh saksi paslon nomor urut 01 pada 20-21 Februari 2019. Salah satunya, soal dukungan dari kepala daerah.

Awalnya anggota tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan mengonfirmasi enam poin kepada Anas yang meruapkan salah satu panitia pelaksana pelatihan.

Pertama soal posisi politik petahana yang memungkinkan kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah termasuk menggambarkan langkah-langkah solutif untuk sektor yang lemah.

Baca juga: Saksi 01 Beri Penjelasan soal Perang Total yang Disebut Moeldoko

Kemudian Iwan bertanya mengenai satu poin materi yang disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto terkait dukungan kepala daerah ke pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Dalam satu slide yang disampaikan oleh Hasto ada pernyataan, Pulau Sumatera harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung terutama di Sumbar, Riau dan Sumsel. Mereka perlu diberikan support logistik dan akses ke aparat yang real dalam dua bulan ke depan," tanya Iwan dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

"Benar ini?" ucapnya.

"Benar. Tapi nanti saya memberikan konteks pada slide yang ada," jawab Anas.

Baca juga: Hakim MK Tegur Saksi 01 yang Keterangannya Berubah-ubah

Iwan juga mengonfirmasi tiga poin berikutnya yakni memangkas selisih kekalahan maksimal di Jawa Barat tidak lebih dari 2 juta suara atau perolehan suara minimal 45 persen.

Memaksimalkan segala upaya di Jawa Tengah agar selisih kemenangan tidak bergeser dari 6 juta suara dan memastikan kemenangan di Jawa Timur dengan selisih di atas 1,5 juta suara.

Anas pun membenarkan seluruh poin tersebut.

Baca juga: Analogi Saksi soal Obat Batuk yang Mengundang Tawa di Gedung MK

Berikutnya, Anas juga membenarkan soal poin Jawa Barat yang menjadi wilayah peperangan di Pilpres 2019 karena jumlah pemilihnya sangat banyak, mencapai 30,8 juta pemilih.

Namun, Anas ragu dengan poin materi terkait menjadikan swing voter pasangan Prabowo-Sandiaga menjadi golput atau tidak memilih.

"Saya agak ragu kalau yang terakhir ini. Nanti saya jelaskan. Keseluruhan ini materi dalam TOT hanya kalimat yang terakhir ini saya ragu," tutur Anas.

Kompas TV Kuasa hukum pihak terkait Yusril Ihza Mahendra mengatakan selain 2 saksi, sidang kali ini akan menghadirkan 2 ahli dari TKN Jokowi-Ma’ruf. Ahli akan mengurai terkait masalah yang dituduhkan pemohon yakni kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif atau TSM. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com