Jubir: Kalau Ada Bantahan, Silakan Sjamsul Nursalim ke KPK, Sampaikan Langsung

Kompas.com - 20/06/2019, 15:54 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menegaskan, tidak ada argumentasi yang baru dari kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim.

Jika ada bantahan, KPK minta Sjamsul dan istrinya, Itjih, untuk langsung datang ke KPK.

"Tidak ada yang baru dari argumentasi kuasa hukum dan kalau memang ada bantahan, silakan Sjamsul dan istrinya ke Indonesia dan kemudian sampaikan bantahan langsung ke penyidik," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: KPK: Belum Semua Kewajiban Sjamsul Nursalim Diselesaikan

Febri menjelaskan, seluruh bantasan dari kuasa hukum Sjamsul, yaitu Otto Hasibuan dan Maqdir Ismail, sudah dijawab dengan jelas oleh KPK.

Ia menegaskan, kasus tersebut sampai saat ini belum kadaluarsa dan penetapan tersangka ke Sjamsul dan Itjih sudah dilakukan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

"Kami sangat yakin dengan penetapan tersangka ini karena didukung oleh bukti-bukti yang ada. Bahkan, buktinya sudah diuji di persidangan," imbuhnya.

Baca juga: Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Sebelumnya, Otto dan Maqdir menggelar konferensi pers terkait menanggapi penetapan tersangka KPK kepada Sjamsul dan Itjih di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Pada kesempatan itu, Otto menyatakan, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Sjamsul dan Itjih bertentangan dengan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Sjamsul sebagaimana tertuang dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) tanggal 21 September 1998. Perjanjian tersebut ditandatangani antara pemerintah dan Sjamsul.

"Faktanya, Sjamsul pada tanggal 25 Mei 1999 telah memenuhi kewajibannya untuk membayar sebesar Rp 28,404 triliun dengan cara yang disepakati dalam MSAA. Maka, penetapan tersangka atas Sjamsul dan Itjih sangat disesalkan," ujar Otto dalam konferensi persnya di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Otto menjelaskan, seluruh kewajiban Sjamsul telah dibayar lunas. Hal itu dinyatakan pemerintah dalam surat release and discharge tertanggal 25 Mei 1999 yang dipertegas dengan akta otentik berupa akta notaris Nomor 48.

Sjamsul sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama-sama dengan istrinya, Itjih Nursalim. Dia diduga melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait BLBI. Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun ini.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Menyejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Menyejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X