Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar Pertanyaan Seputar Audit Situng, Ahli Jawab "Bukan Wewenang Saya"

Kompas.com - 20/06/2019, 14:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan, ia tidak memiliki wewenang mengaudit sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, Marsudi adalah salah satu desainer Situng pada Pemili 2019 lalu dan dihadirkan di sidang atas permohonan KPU sebagai pihak terkait.

Baca juga: Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Pakai Excel Bisa Download Data Situng

Dalam sidang ke-4, Kamis (20/6/2019) siang, awalnya salah seorang kuasa hukum pemohon (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) bertanya kepada Marsudi. Apakah terdapat prosedur/ mekanisme, jaminan keamanan hingga evaluasi ketika merancang Situng?

Marsudi menjawab, "ada semua. Dalam desain arsitektur IT itu ada framework-nya. Dan pada waktu kami merancang ini (Situng) dulu, itu sudah terpenuhi semua".

Kuasa hukum pemohon pun kemudian bertanya kembali. Apakah Marsudi juga terlibat dalam memastikan apakah KPU sebagai user mengoperasionalkan Situng sesuai dengan standard atau tidak?

Baca juga: Ahli KPU: Situng Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Marsudi pun membantahnya. Ia menegaskan, dirinya merupakan desainer arsitektur Situng, bukan sebagai auditor atau pihak yang memeriksa apakah Situng digunakan berdasarkan standard atau tidak.

"Maaf, kalau audit bukan saya. Saya ini enggak punya kewenangan dalam hal itu," jawab Marsudi.

Meski demikian, kuasa hukum pemohon terus bertanya soal itu.

Baca juga: Ahli KPU Sebut Tidak Ada Pengurangan Suara Paslon 02 di Situng

Ia menegaskan lagi, "berarti Bapak ini cuma mendesain ya, lalu apa yang terjadi pada Situng selanjutnya, (digunakan) sesuai (standard) atau tidak, anda enggak tau ya?"

Dicecar pertanyaan itu, peraih gelar doktor ilmu komputer Curtin University Australia tersebut sempat tersenyum.

Ia kemudian menjawab, "ya KPU memang tidak mengundang saya (untuk mengaudit Situng). Saya enggak bisa ikut campur dengan tiba-tiba datang ke sana. Bisa ditangkap polisi saya".

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Kompas TV Sidang ketiga perselisihan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung sejak Rabu (19/6) pukul 09.00 pagi hingga Kamis (20/6) pukul 05.00 pagi. Agendanya mendengarkan 14 saksi dan 2 ahli. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com