Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Pakai Excel Bisa Download Data Situng

Kompas.com - 20/06/2019, 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo menjelaskan tentang keamanan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 dalam sidang sengketa pilpres.

Dalam penjelasannya, dia seolah menyinggung Hairul Anas Suadi, saksi yang dibawa tim hukum Prabowo-Sandiaga kemarin. Dalam sidang sebelumnya, Hairul disebut sebagai pencipta robot pemantau situng.

"Saya dengan mudah mengakses, dengan menggunakan (Microsoft) Excel saja saya bisa. Jadi kalau ada adik saya kemarin cerita bikin robot, enggak perlu robot. Itu mahasiswa semester I pakai Excel bisa download datanya situng, mudah sekali," ujar Marsudi dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Ahli KPU: Situng Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Hal itu karena situng yang diakses publik saat ini adalah virtualisasi dari sistem yang ada di dalamnya.

Untuk sistem di dalam situs situng, keamanannya memang harus lebih ketat. Sistem tersebut hanya bisa diakses di dalam KPU.

Ada tiga server yang menjadi back up data dalam sistem tersebut. Satu server berada di KPU dan dua server lainnya berada di lokasi yang tidak diketahui siapapun.

Baca juga: Ahli KPU Sebut Tidak Ada Pengurangan Suara Paslon 02 di Situng

Dengan demikian jika server di KPU hancur, masih ada dua server cadangan yang berfungsi. Adapun situs Situng adalah laman web tampak depan.

Marsudi mengatakan tidak perlu keamanan yang canggih dalam situs ini untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses.

"Kalau kita bicara dunia IT, keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau kita mau nyaman, pasti keamanannya berkurang. Tetapi kalau kita mau sangat aman, maka kenyamanannya akan berkurang," kata dia.

Baca juga: Ahli KPU: Kesalahan Input di Situng Bukan Kecurangan

Jika disimpulkan, dia menilai sistem keamanan Situng KPU sudah cukup memadai. Baik dari sistem di dalamnya dan juga situsnya.

"Jadi keamanannya menurut saya memadai, cukup lah. Tidak shopisticated, tetapi untuk keperluan itu, untuk kenyamanan, dan biaya, cukup pengamanannya," kata Marsudi.

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Kompas TV Dalam sidang perselisihan hasil pilpres di MK, ketua tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mencecar saksi ketiga yang dihadirkan pihak pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah seorang ahli IT yang menyoroti mengenai metodologi penyebaran suara. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #PrabowoSandiaga
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.