Kompas.com - 20/06/2019, 14:16 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada pengurangan suara pasangan capres cawapres nomor urut 02 pada tampilan sistem informasi penghitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemilihan presiden 2019.

Demikian diungkapkan Marsudi Wahyu Kisworo, saksi ahli yang didatangkan oleh KPU dalam sidang perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Saksi Ahli KPU: Kesalahan Input di Situng Bukan Kecurangan

Awalnya, kuasa hukum KPU bertanya spesifik kepada Marsudi. Berdasarkan tampilan Situng, apakah ada pengurangan perolehan suara di paslon capres cawapres nomor 2?

Marsudi menjawab, "tidak. Dua-duanya itu ada yang bertambah, dua-duanya juga ada (momen) berkurang."

Ia menegaskan, dinamika angka pada Situng itu didasarkan pada input C1 oleh petugas KPU. Artinya, angka di tampilan Situng itu pasti sesuai dengan formulir C1 yang diinput.

Baca juga: Saksi Ahli KPU Tegaskan Kesalahan Entri di Situng Berdampak pada Dua Paslon

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut peraih gelar doktor ilmu komputer di Curtin University Australia itu, berdasar pada analisisnya, penambahan perolehan suara di Situng tidak menunjukkan sesuatu hal yang patut diduga sebagai rekayasa.

"Karena polanya acak. Bahkan, jika ditampilkan di tingkat TPS, jauh lebih acak lagi," ujar Marsudi.

Maksudnya, tidak ada pola penambahan suara pada paslon tertentu. Demikian pula, tidak ada pola pengurangan suara.

Baca juga: KPU Tak Hadirkan Saksi Fakta dalam Sidang, Hanya Seorang Ahli

Apabila ada kesalahan pada Situng, itu artinya bukan petugas penginput data yang salah. Tapi formulir C1-nya yang keliru.

Ia mencontohkan, kekeliruan seperti itu terjadi di salah satu TPS di Provinsi Aceh.

Kompas TV Sidang ketiga perselisihan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung sejak Rabu (19/6) pukul 09.00 pagi hingga Kamis (20/6) pukul 05.00 pagi. Agendanya mendengarkan 14 saksi dan 2 ahli. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Nasional
Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X