Puan Maharani Tak Hadiri Rakernas PDI-P

Kompas.com - 20/06/2019, 08:40 WIB
Jurkamnas PDIP Puan Maharani berorasi dalam Rapat Umum PDI-P se-Solo Raya di GOR Pandawa Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu ( 31/3/2019) siang. KOMPAS.com/MUHLISJurkamnas PDIP Puan Maharani berorasi dalam Rapat Umum PDI-P se-Solo Raya di GOR Pandawa Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu ( 31/3/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani, tak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P.

Rakernas IV berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Rakernas tersebut digelar untuk mempersiapkan Kongres V PDI-P di Bali, Agustus mendatang.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, Puan berhalangan hadir lantaran sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Ada tugas negara Menko PMK," papar Basarah melalui pesan singkat, Rabu (19/6/2019) malam.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Arus Bawah Partai Ingin Megawati Kembali Jadi Ketum

PDI-P menggelar Rakernas IV untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres V Di Bali, Agustus mendatang.

Politisi PDI-P Pramono Anung mengatakan, dalam Kongres V PDI-P nanti ada rencana untuk memilih jabatan baru untuk partai.

Ia mengatakan, jabatan baru itu adalah ketua harian partai dan wakil ketua umum.

"Memang ada wacana apakah nanti ada ketua harian maupun wakil ketua umum, mekanisme ini diserahkan sepenuhnya ke dalam Kongres," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Rakernas PDI-P Belum Bahas Ketua Harian

Kongres partai di PDI-P sedianya merupakan sarana memutuskan kepemimpinan partai. Hal tersebut sebagaimana Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan arus bawah partainya masih menghendaki Megawati kembali memimpin PDI-P pada periode selanjutnya.

Sehingga peluang sosok ketua umum baru selain Megawati belum terlihat

Meski demikian, dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017), Hasto mengatakan bahwa pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum harus berasal dari trah atau keturunan Soekarno.

Saat ini trah Soekarno di kepengurusan PDI-P ialah Puan Maharani dan Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomo Kreatif Prananda Prabowo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X