Puan Maharani Tak Hadiri Rakernas PDI-P

Kompas.com - 20/06/2019, 08:40 WIB
Jurkamnas PDIP Puan Maharani berorasi dalam Rapat Umum PDI-P se-Solo Raya di GOR Pandawa Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu ( 31/3/2019) siang. KOMPAS.com/MUHLISJurkamnas PDIP Puan Maharani berorasi dalam Rapat Umum PDI-P se-Solo Raya di GOR Pandawa Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu ( 31/3/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani, tak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P.

Rakernas IV berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Rakernas tersebut digelar untuk mempersiapkan Kongres V PDI-P di Bali, Agustus mendatang.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan, Puan berhalangan hadir lantaran sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Ada tugas negara Menko PMK," papar Basarah melalui pesan singkat, Rabu (19/6/2019) malam.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Arus Bawah Partai Ingin Megawati Kembali Jadi Ketum

PDI-P menggelar Rakernas IV untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres V Di Bali, Agustus mendatang.

Politisi PDI-P Pramono Anung mengatakan, dalam Kongres V PDI-P nanti ada rencana untuk memilih jabatan baru untuk partai.

Ia mengatakan, jabatan baru itu adalah ketua harian partai dan wakil ketua umum.

"Memang ada wacana apakah nanti ada ketua harian maupun wakil ketua umum, mekanisme ini diserahkan sepenuhnya ke dalam Kongres," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Rakernas PDI-P Belum Bahas Ketua Harian

Kongres partai di PDI-P sedianya merupakan sarana memutuskan kepemimpinan partai. Hal tersebut sebagaimana Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan arus bawah partainya masih menghendaki Megawati kembali memimpin PDI-P pada periode selanjutnya.

Sehingga peluang sosok ketua umum baru selain Megawati belum terlihat

Meski demikian, dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017), Hasto mengatakan bahwa pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum harus berasal dari trah atau keturunan Soekarno.

Saat ini trah Soekarno di kepengurusan PDI-P ialah Puan Maharani dan Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomo Kreatif Prananda Prabowo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X