Rekam KPPS Coblos 15 Surat Suara, Saksi 02 Mengaku Diintimidasi dan Disebut "Penjahat Politik"

Kompas.com - 19/06/2019, 20:58 WIB
Sejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Nur Latifah, mengaku mendapat intimidasi dari warga di lingkungannya setelah merekam anggota KPPS mencoblos 15 surat suara di TPS.

Hal ini menjadi kesaksiannya dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/6/2019).

Adapun, Nur Latifah merupakan saksi asal Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kabupaten Boyolali yang menyaksikan proses pencoblosan di TPS 08.

Baca juga: MK Putuskan Saksi dari Pihak Prabowo-Sandiaga Berjumlah 14 Orang

"Saya mendapat intimidasi, dari banyak orang," ujar Nur.

Pada hari pencoblosan, Nur mengaku melihat anggota KPPS mencoblos 15 surat suara di TPS 08. Dia juga mengaku merekam kegiatan tersebut. Rekaman itu dia sebut viral di media sosial.

Kemudian, Nur mengaku dipanggil jelang tengah malam pada 19 April 2019 ke rumah salah satu warga. Dia menyebut di sana sudah ada anggota KPPS, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader partai, dan beberapa preman.

"Di sana saya perempuan sendiri. Saya ditanya posisi saya sebagai apa, kenapa ada video yang viral. Saya dituduh sebagai penjahat politik di sana," ujar Nur.

Baca juga: Berdasarkan Cerita Teman, Saksi Prabowo-Sandi Mengaku Terancam Dibunuh

Pada 21 April 2019, dia kembali dipanggil pada malam hari oleh warga sekitar. Nur mengaku diminta untuk tutup mulut dan kembali ke Semarang. Adapun, dia sedang menuntut ilmu di kota itu.

Nur mengatakan intimidasi juga datang dalam bentuk telepon. Dia menerima telepon dari kerabat anggota KPPS yang dia rekam.

"Saya dapat telepon dan dikecam sebagai penjahat politik," kata dia.

Kompas TV Advokat pegiat isu hak asasi manusia (HAM) dan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di <a href="https://www.detik.com/tag/sengketa-pilpres/?tag_from=tag_detail&amp;_ga=2.5731059.1790030311.1560870344-873717957.1556683743">persidangan MK</a> hari ini oleh tim Prabowo-Sandi. Haris menolak memberikan kesaksian untuk Prabowo-Sandi. Surat itu ditujukannya ke majelis hakim MK, dikirim pada hari ini. Alasan dia tak mau bersaksi untuk Prabowo-Sandi karena Prabowo dinilainya punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Pihak petahana Joko Widodo (Jokowi) juga dinilainya tak memberikan solusi soal kasus HAM. #SidangSengketaPilpres #SengketaPilpres #MahkamahKonstitusi

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X