Bawaslu Tak Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menuturkan bahwa pihaknya belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dugaan ketidaknetralan Polri dan intelijen selama Pilpres 2019.

Hal itu dia ungkapkan dalam menanggapi dalil permohonan sengketa pilpres yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut adanya pendataan atau penggalangan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh aparat Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Dapat diterangkan bahwa Bawaslu hingga jajaran Panwaslu kelurahan, desa belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat terhadap paslon capres cawapres juga keberpihakan intelijen," ujar Abhan dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 02 Tuduh Intelijen Tak Netral, Ini Respons BIN

Abhan mengungkapkan bahwa kasus dugaan ketidaknetralan Kapolres Garut selama Pilpres 2019 yang merujuk pada keterangan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, tidak dapat dijadikan sebagai temuan.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, dugaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Di sisi lain, Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas Polri dalam Pilpres 2019.

Sehingga investigasi atas dugaan kasus dugaan pelanggaran netralitas Kapolres Garut dihentikan.

"Dan juga tidak ada laporan pelanggaran pemilu. Karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, sehingga dihentikan," kata Abhan.

Sebelumnya Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengungkapkan bahwa Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Prabowo Sebut Polri dan BIN Tak Netral

Hal itu menjadi salah satu bentuk kecurangan saat pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).