Sandiaga Ingatkan Para Pendukungnya Agar Hormati Proses Sengketa Hasil Pilpres di MK

Kompas.com - 15/06/2019, 23:33 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno saat berkunjung di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRACalon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno saat berkunjung di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengingatkan para pendukungnya agar tetap tenang dan menghormati proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi peroleham suara yang diumumkan Komisi Pemiliham Umum (KPU) karena menganggap telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Ya kita terus mengingatkan agar masyarakat khususnya pendukung untuk tetap tenang tetap menghormati proses di MK," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Baca juga: Usul LPSK, Saksi di Sidang MK Bisa Diperiksa Jarak Jauh hingga Ditutup Tirai

Sandiaga mengatakan, para pendukungnya cukup menyimak proses persidangan dari televisi dan tak perlu mendatangi gedung MK.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap masyarakat Indonesia dapat menunjukkan bahwa proses pemilu dapat dilalui dengan situasi aman dan damai.

"Kami terus mengimbau bahwa selama proses MK ini kita melihat bahwa dunia menyoroti dan seandainya Indonesia bisa menunjukan ketertiban dalam proses MK ini akan memberikan rasa tentram, rasa aman," kata Sandiaga.

Baca juga: LPSK Siap Berikan Perlindungan Saksi di Sidang MK, Ini Mekanismenya

"Para pendukung bisa menyimak dari rumah melalui media televisi dan medsos, dan pastikan untuk kita melalui proses MK ini dengan aman, tentram dan damai," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK telah menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang tersebut, Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga membacakan seluruh dalil permohonan sengketa.

Ketua Tim Hukum, Bambang Widjojanto menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Ketum PAN: Apapun Keputusan MK Akan Diterima dengan Baik

Oleh sebab itu, Bambang meminta MK mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilu.

Ia juga meminta MK menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara ulang.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin harus dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, atau paling tidak pemungutan suara Pilpres 2019 diulang secara nasional," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X