Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Akan Kirim Surat ke Hakim MK, Ini Isinya...

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyadari, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak bisa memberi perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) atas alasan terbentur undang-undang.

Namun, Bambang sudah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yang dapat dilakukan agar keinginannya memberikan perlindungan bagi para saksi dan ahli tersebut dapat diwujudkan.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Datangi LPSK

Bambang dan kawan-kawan pun akan mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

“Berdasarkan saran yang diberikan LPSK, kami memutuskan akan membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan surat ini bisa direspons dan bisa memastikan proses di MK dalam hal pemeriksaan saksi dan ahli betul-betul dibebaskan dari rasa ketakutan,” ujar Bambang, usai berkonsultasi dengan LPSK, Sabtu (15/6/2019) malam.

“Jadi, keterbatasan ini bisa diterobos kalau saja MK memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar. Misalnya, apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi dan ahli yang kami ajukan,” lanjut dia.

Menurut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kebijakan itu mungkin saja dikeluarkan oleh hakim MK.

Baca juga: LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo-Sandiaga di Sidang MK

Dasarnya, tentu saja hakim MK ingin berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, termasuk pada saat hasilnya dipersoalkan di mahkamah.

“Mungkin kalau itu yang melakukan adalah mahkamah, maka LPSK akan punya potensi untuk menindaklanjutinya,” ujar Bambang.

Diberitakan, LPSK menyatakan, tidak bisa memenuhi permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga sebelumnya meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK.

Hal itu dikemukakan langsung oleh sejumlah komisioner LPSK kepada tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mendatangi LPSK, Sabtu sore.

“Dalam diskusi tadi, memang tim kuasa hukum 02 mengetahui dan menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam undang-undang,” ujar juru bicara LPSK Rully Novian kepada wartawan di kantornya, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu malam.

Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara Pemilu.