Ahmad Nurcholis

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok. Kandidat Master Politik Internasional Universitas Shandong, China. Menyelesaikan S-1 di Departemen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Berharap Rekonsiliasi Politik Usai Puasa dan Lebaran

Kompas.com - 15/06/2019, 11:41 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


LEBARAN baru saja lewat. Orang silih berganti silaturahmi. Saling berjabat tangan dan bersalam-salaman. Salam-salaman memang acapkali menjadi tradisi lebaran. Dengan salaman, konon dosa-dosa masa lalu termaafkan.

Dalam Islam, Lebaran dianggap sebagai titik awal kesucian diri. Setelah sebulan penuh menempuh ujian, orang-orang kembali fitri, menjadi suci.

Lebaran kali ini akan lebih terasa istimewa andai elite melakukan tradisi serupa. Konflik yang meluas di masyarakat akhir-akhir ini tidak terlepas dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Bila fragmentasi antar elite berhasil diakhiri, masyarakat akan kembali harmoni.

Kilas balik puasa kita

Ramadhan kita, yang seiring bersamaan momentum politik, telah menyuguhkan nuansa berbeda. Kita harus akui, ramadhan kali ini sesak dengan permusuhan.

Kita tidak hanya dipertunjukan ragam ekspresi orang menahan lapar dan dahaga, sebab tidak makan-minum sejak terbit hingga fajar terbenam. Tapi juga dipertontonkan ragam orang, dengan bermacam-macam latar partai, belomba-lomba menggapai puncak kekuasaan.

Tak aneh, sepanjang puasa, kita kenyang mendengar berbagai umpatan, fitnah, serta dusta-dusta yang disebar.

Ramadhan yang diidamkan tak pernah ada. Ramadhan kita penuh duka. Kita menyaksikan  sendiri delapan jiwa meninggal menjadi martir gesekan politik di sebuah kerusuhan tepat di pertengahan puasa. Ini merupakan sebuah katastrofi yang akan terus diingat sebagai luka ramadhan kita.

Bahkan jauh sebelumnya, beberapa hari menjelang puasa, ratusan KPPS mangkat lebih awal atas dalih demokrasi. Mereka kelelahan, bekerja sejak pagi buta hinga pagi buta keesokannya. Bekerja dengan loyalitas guna memastikan rasa damai dalam keberlangsungan pemilu kita.

Menjelang lebaran, pertarungan antar elite belum juga surut. Pasca kerusuhan dan cara barbar tak memberi dampak, elite coba peruntungan di jalur lain. Kini mereka sodorkan keberatannya secara konstitusional. Melalui Mahkamah Konstitusi.

Setelah MK nanti, seperti mudah dibaca, hiruk pikuk politik ini tidak akan berakhir dengan serta merta. Keriuhan jelas akan bergeser ke parlemen.

Ini sudah menjadi pola yang berulang. Plot politik mudah ditebak. Seperti pemilu lalu, kita pun disuguhkan konflik sengit perebutan kursi pimpinan DPR, antara KMP-KIH. Pasca gugatan KMP gagal di MK. Dialektik kehidupan politik kita akan terus seperti ini. Tidak ada damai yang abadi, hanya akan ada konflik yang abadi.

Pasca-Lebaran

Konflik politik yang mengakar sampai bawah ini harus segera dihentikan. Momen lebaran dianggap waktu tepat untuk rekonsiliasi politik pasca-pemilu yang terpolarisasi.

Dalam tren literatur, rekonsiliasi sebetulnya lebih sering dihubungkan dengan beragam masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kejahatan perang, genosida, dan konflik sipil.

Namun ini bukan berarti pembicaraan mengenai rekonsiliasi tidak cocok bila dikaitkan dengan polarisasi politik yang puncaknya tampak dalam kerusuhan 22 Mei lalu.

Peristiwa tersebut tetap memerlukan rekonsiliasi karena penyebab terjadinya kerusuhan merupakan impak dari friksi tajam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat sudah terbelah sedemikian rupa sehingga memerlukan rekonsiliasi untuk mencegah konflik semakin parah. Gejala dan potensi akan adanya perpecahan ke arah yang lebih luas sudah ada.

Ini terekam tatkala salah seorang tokoh Aceh, Muzakir Manaf mengusulkan diadakannya referendum beberapa waktu pasca-pemilu. Usul ini ditengarai berbagai pihak erat kaitannya dengan kekecewaannya atas kekalahan kandidat yang dia usung dalam musim pilpres ini. Karena itu, rekonsiliasi merupakan hal yang mesti diupayakan supaya gejala ini tidak menyebar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Nasional
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Nasional
6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Nasional
KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

Nasional
Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Nasional
Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.