Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ahmad Nurcholis

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok. Kandidat Master Politik Internasional Universitas Shandong, China. Menyelesaikan S-1 di Departemen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Berharap Rekonsiliasi Politik Usai Puasa dan Lebaran

Kompas.com - 15/06/2019, 11:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Masyarakat sudah terbelah sedemikian rupa sehingga memerlukan rekonsiliasi untuk mencegah konflik semakin parah. Gejala dan potensi akan adanya perpecahan ke arah yang lebih luas sudah ada.

Ini terekam tatkala salah seorang tokoh Aceh, Muzakir Manaf mengusulkan diadakannya referendum beberapa waktu pasca-pemilu. Usul ini ditengarai berbagai pihak erat kaitannya dengan kekecewaannya atas kekalahan kandidat yang dia usung dalam musim pilpres ini. Karena itu, rekonsiliasi merupakan hal yang mesti diupayakan supaya gejala ini tidak menyebar.

Memang, membicarakan rekonsiliasi politik terkadang masih dianggap hal sensitif dan tabu di negara-negara demokrasi. Khususnya di negara-negara demokrasi yang rentan.

Sebab, dengan menggali kembali luka lama, hal itu dianggap membahayakan prospek institusionalisasi demokrasi yang sedang berjalan serta dikhawatirkan menganggu proses pembangunan jangka panjang (David, A. Crocker, 1999).

Namun, paradigma Crocker seperti itu hanya akan berlaku ketika friksi berada pada posisi paling akut serta mengkhawatirkan, dengan kasus-kasus besar seperti Gerakan 30 September dan pembantaian masal para anggota PKI.

Memahami rekonsiliasi

Adapun kasus 22 Mei lalu, meski tidak bisa disimplifikasi sebagai peristiwa kecil, tapi setidaknya hal itu masih dapat dikelola dengan baik bila elite memiliki political will untuk saling bertemu.

Menurut Coleen Murphy (2007) rekonsiliasi sendiri dimaknai sebagai upaya guna memperbaiki kembali hubungan yang rusak di masyarakat, menghindari terjadinya pembalasan, dan agar tak terulang di masa datang.

Rekonsiliasi berupaya untuk mengatasi kebencian, kemarahan, serta permusuhan lewat  pencarian pola komunikasi yang sesuai antara dua belah pihak sehingga pertikaian tidak lebih dalam, mengaleniasi keduanya.

Secara etik, rekonsiliasi bukan berarti menafikan hukuman kepada pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab. Rekonsiliasi menurut Coleen juga bukanlah sebuah pengampunan terhadap sebuah kesalahan. Penegakan hukum harus tetap berjalan.

Rekonsiliasi malah merupakan konsep perbaikan hubungan dengan tetap menunjung dan  hormat pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum tetap menjadi penting sebab ia satu-satunya penyangga harmoni kehidupan. Rekonsiliasi, kurang lebih merupakan cara, yang juga mendorong konsensus bersama pada penyelesaian hukum secara adil.

Langkah konkret

Untuk merealisasikan upaya rekonsiliasi secara konkrit, sesederhananya itu dilakukan lewat pertemuan dan tatap muka. Tapi juga ada beberapa komitmen yang mesti dipenuhi elite.

Pertama, menghentikan ujaran-ujaran provokatif. Ujaran provokatif memberikan sumbangsih besar pada munculnya dikotomi dan friksi tajam di masyarakat bawah. Ujaran provokatif sukes menghasilkan dua kelompok militan ekstrem antar dua kubu yang bertarung.

Konflik antar masyarakat tampak jelas dari perdebatan yang riuh yang melibatkan dua simpatisan di berbagai kanal forum. Terlebih, perdebatan tersebut masuk ruang-ruang privat kerabat, sanak, dan keluarga.

Grup-grup watshap dipenuhi cacian, umpatan, serta berbagai reaksi yang saling  bertaut. Sebagian di antaranya, hingga berani memutus tali silaturahmi di antara mereka.

Satu keluarga di Gorontalo bahkan mempertontonkan kepada kita bagaimana friksi ini (meski ini terkait beda pilihan caleg) sampai mendorong tindakan paksa pemindahan makam  hanya karena  beda pilihan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com